Mataram (suarantb.com) – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Mataram lakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur NTB, Senin, 1 September 2025.
Pada aksi tersebut, massa membawa lima tuntutan kepada Gubernur NTB, sebagai perpanjangan tangan daerah ke pusat. Lima tuntutan itu yaitu mendesak ketua umum partai politik agar segera memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang menghina dan merendahkan martabat rakyat.
Mendesak presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot kapolri. Menuntut aparat untuk menghentikan segala bentuk tindakan kekerasan terhadap massa aksi. Serta, menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Selanjutnya, mendesak kepolisian daerah di seluruh indonesia untuk membebaskan massa aksi yang ditahan. Menolak dengan tegas segala bentuk upaya penerapan darurat militer. Dan, mengimbau kepada seluruh rakyat indonesia untuk tetap solid atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menanggapi tuntutan massa, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan akan meneruskan semua tuntutan demonstran.
“Saya akan teruskan, tanpa diedit. Saya akan teruskan ke pimpinan tinggi di Jakarta,” ujarnya, Senin, 1 September 2025.
Dia melanjutkan, pihaknya juga sudah menyampaikan aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam BEM dan Cipayung plus saat bersilaturahmi dengan Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota Mataram, dan Forkopimda di Pendopo Gubernur NTB, Minggu, 31 Agustus 2025 kemarin.
“Pegang komitmen kanda. Bahwa apa yang kalian sampaikan tidak akan dilebihkan, tidak akan dikurangi. Saya sampaikan persis seperti itu,” lanjutnya.
Gubernur NTB Janji Teruskan Tuntutan Massa
Mantan Dubes RI untuk Turki itu menegaskan, pihaknya berjanji untuk segera meneruskan tuntutan massa. Dan sebagai Kepala Daerah NTB, dia siap mendengar seluruh keluhan demonstran.
“Itung ini sebagai utang. Saya akan lakukan,” ucapnya.
Begitu pun dengan tuntutan perbaikan masalah daerah yang dituntut oleh puluhan massa yang berasal dari HMI itu. Seperti masalah mengenai Gili Trawangan, tambang ilegal Sekotong, dan beberapa masalah lainnya.
“Saya berjanji dengan seluruh kemampuan saya, dengan seluruh kekuatan, dengan seluruh sumber daya, saya akan menyelesaikan satu per satu,” katanya.
Dia menegaskan, pihaknya tidak bisa langsung menyelesaikan secara keseluruhan. Akan dituntaskan secara bertahap.
“Pegang janji saya, kalau saya ingkar pada janji saya, tegur saya,” tambah Iqbal.
Menurutnya, sebagai alumni HMI, anggota HMI lah organisasi pertama yang harus menegur apabila pimpinan NTB itu keliru. “Jangan menunggu seseorang untuk menegur saya. Kalian lah yang menegur saya terlebih dahulu,” ucapnya. (era)
