Mataram (Suara NTB) – Rencana pengadaan transportasi publik di Kota Mataram, terancam tidak bisa terealisasi. Pasalnya, masyarakat belum membutuhkan karena memiliki angkutan pribadi.
Yani, warga Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur mengatakan, angkutan publik belum terlalu dibutuhkan sebagai moda transportasi di Kota Mataram. Wilayah ibu kota ini, tidak terlalu luas sehingga beberapa titik dapat dijangkau menggunakan kendaraan pribadi. “Punya motor sendiri. Dekat juga kota ini kalau mau dikelilingi,” katanya ditemui pada, Senin, 1 September 2025.
Justru, ia mempertanyakan rute transportasi publik tersebut. Jika hanya melayani koridor tertentu, masyarakat lebih memiliki kendaraan online. “Pesan saja kendaraan online nanti di anter dan di jemput sampai depan rumah,” katanya.
Kecuali kata dia, Kota Mataram memiliki luas wilayah seperti di Pulau Jawa dan Sumatra, dinilai cocok menyediakan transportasi publik seperti kereta api, bus, dan lain sebagainya. “Batas Mataram ini hanya Ampenan sampai Bertais saja,” ujarnya.
Pemerintah ingin mengadakan transportasi publik guna mengurai kemacetan pada jam tertentu. Ibu satu orang anak menegaskan, tingkat kemacetan di Mataram tidak separah di Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Artinya, kemacetan dapat ditolerir dan tidak berlangsung lama.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin mengatakan, rencana pengadaan transportasi publik merupakan tindak lanjut dari diskusi antara Wali Kota Mataram Dr. H. Mohan Roliskana dengan Gubernur NTB H. Lalu M. Iqbal. Pihaknya menindaklanjuti sesuai hasil kajian Badan Riset dan Inovasi Daerah. Kajian ini tentang trayek yang bisa mengurai kemacetan lalu lintas. “Hanya saja trayek itu kan ada enam rencana,” kata Zulkarwin.
Enam trayek itu diantaranya, Dasan Cermen menuju Mandalika, kawasan Mandalika menuju Unram, trayek tengah kota dan lain sebagainya. Pihaknya menyesuaikan dari enam trayek tersebut, sehingga diperoleh dua trayek utama untuk diuji coba. Diantaranya, trayek yang melewati Terminal Mandalika dan kampus Unram. “Detailnya kita sudah sampaikan ke BPTD,” ujarnya.
Balai Pengelolaan Transportasi Darat lanjutnya, siap mengawal rencana pengadaan transportasi publik ke Kementerian Perhubungan.
Mantan Camat Selaparang menambahkan, skema angkutan publik adalah bus medium. Sebab, apabila menggunakan bus besar badan jalan penuh sehingga memicu kemacetan.
Konsep penggunaan bus juga akan diperdalam. Pihaknya pernah membahas ini dengan Dishub NTB, sehingga ditawarkan by the service. Artinya, armada disiapkan oleh pihak ketiga. “Kalau Damri ada beberapa syarat mereka minta. Seperti harus lima tahun kontraknya,” kata dia.
Disatu sisi, ia memahami luas wilayah Kota Mataram serta kepemilikan kendaraan pribadi. Hal ini tentu menjadi pertimbangan sekaligus kajian, apakah angkutan publik dibutuhkan atau sebaliknya. (cem)
