Kota Bima (Suara NTB) – Aksi damai yang digelar warga di depan kantor DPRD Kota Bima, DPRD Kabupaten Bima, dan Kantor Wali Kota Bima, Senin, 1 September 2025, berlangsung kondusif.
Pantauan Suara NTB di lapangan, jumlah massa aksi tidak terlalu banyak. Sejak pagi, aparat gabungan dari kepolisian, brimob, dan TNI berjaga ketat di tiga titik lokasi aksi. Massa mulai mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bima sekitar pukul 10.00 Wita. Selanjutnya, massa bergerak menuju kantor DPRD Kota Bima.
Di depan kantor DPRD Kota Bima, massa bertemu langsung dengan salah seorang perwakilan anggota dewan. Ia menyambut kedatangan warga dengan ramah dan menyampaikan kesiapan lembaga dewan menampung aspirasi.
“Jadikan kami juga anggota DPRD sebagai wakil rakyat, sebagai rekan-rekan dan teman-teman semua yang ada di Kota Bima. Jangan jadikan musuh. Dan pada prinsipnya kami, 25 anggota dewan ini siap melaksanakan aspirasi seluruh warga Kota Bima,” ujarnya di hadapan massa aksi.
Ia juga menegaskan kesiapan DPRD Kota Bima menindaklanjuti tuntutan warga.
“Terkait dengan beberapa tuntutan rekan-rekan sekalian, siap mengarahkan pokok-pokok pikiran DPRD. Tinggal sampaikan kepada kami. Bagaimana taraf hidup petani dan nelayan di Kota Bima ini bisa kita perjuangkan bersama,” tuturnya.
Dalam aksi tersebut, warga Kota Bima memang menuntut peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Mereka meminta wakil rakyat ikut memperjuangkan taraf hidup masyarakat kecil di daerah. Setelah penyampaian aspirasi tersebut, massa aksi kemudian bergerak menuju kantor Wali Kota Bima.
Suasana serupa juga terlihat di kantor DPRD Kabupaten Bima. Massa yang tergabung dalam LMND Bima hanya menyampaikan aspirasi dalam waktu singkat. Mereka meminta bertemu dengan Ketua DPRD Kabupaten Bima.
Tuntutan yang disuarakan warga Kabupaten Bima berbeda. Mereka memprotes kebijakan pusat, terutama sikap DPR RI yang dinilai sengaja tidak menyetujui RUU Perampasan Aset. Massa juga menyoroti sikap wakil rakyat di Senayan yang tetap mempertahankan tunjangan, padahal dinilai memberatkan rakyat.
Kapolres Bima Kabupaten, AKBP Eko Sutomo, S.I.K., M.I.K., yang turut hadir dalam pengamanan aksi menyampaikan apresiasi kepada warga dan koordinator lapangan.
“Alhamdulillah tadi rekan-rekan korlap LMND beserta masyarakat datang hadir. Pada intinya kami pihak kepolisian akan membantu masyarakat mengkomunikasikan apa yang mereka inginkan,” ujarnya saat diwawancarai awak media pada Senin, 1 September 2025.
Ia menjelaskan, kepolisian langsung memfasilitasi permintaan massa yang ingin bertemu dengan Ketua DPRD Kabupaten Bima. “Seperti tadi, ingin jumpa dengan ibu ketua DPRD, kami hadirkan. Tolong jaga kekondusifan wilayah Kabupaten Bima ini. Polisi untuk melayani dan melindungi masyarakat. Saya titip pesan, apa pun aksi dan kegiatan itu tolong kabari. Kami akan bantu, fasilitasi apa pun itu. Ini komitmen saya sebagai Kapolres Bima Kabupaten,” tegasnya.
Kapolres menambahkan, tuntutan massa berhubungan dengan kebijakan pemerintah pusat. Pihaknya juga menunggu hasil komunikasi lebih lanjut.
“Tuntutannya terkait dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Dalam hal ini kami juga menunggu jawaban. Mereka juga sudah dikonfirmasi akan dikomunikasikan kembali. Dan mereka juga akan menunggu jawaban dari aksi mereka. Pada intinya kami tetap akan memfasilitasi mengkomunikasikan kepada FKPD baik DPRD, ketua maupun bupati dan wakil bupati,” jelasnya.
Kapolres Eko Sutomo menegaskan kembali komitmennya menjaga sinergi dengan masyarakat.
“Saya sangat mengapresiasi masyarakat karena kondusif. Kalau masyarakat berkomitmen bersama kami, saya akan lebih segan dan hormat kepada masyarakat. Saya tidak pernah mengusili masyarakat. Kalau ada tindakan kepolisian yang mungkin kurang berkenan, sampaikan kepada saya. Saya yang akan tegur langsung,” katanya.
Dengan situasi yang tetap aman hingga aksi selesai, aparat dan masyarakat berharap komunikasi yang telah terbangun dapat menjadi jalan penyelesaian tuntutan warga secara berkelanjutan. (hir)
