Dompu (Suara NTB) – Siswa di Kabupaten Dompu kembali diminta untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara normal di sekolah. Instruksi ini disampaikan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu setelah melihat situasi keamanan pasca-aksi unjuk rasa yang dilakukan kelompok mahasiswa dan pemuda di Dompu hingga Senin, 1 September 2025 sore.
“Berdasarkan petunjuk lisan bapak Bupati, bahwa besok (Selasa,2 September 2025) siswa sudah bisa belajar secara normal kembali seperti biasa. Demikian imbaun lisan ini kami keluarkan untuk dijadikan acuan bagi bapak/ibu kepala sekolah,” tulis H. Rifaid dalam pesan yang diteruskan di grup-grup WA, Senin, 1 September 2025 malam.
Instruksi ini disampaikan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, Drs. H. Rifaid, M.Pd., untuk menyikapi situasi dan kondisi yang terjadi pasca-demonstrasi besar-besaran secara nasional yang sampai ke daerah. Termasuk di Kabupaten Dompu yang berakhir dengan dialog yang cukup santun dan konstruktif.
Demonstran melakukan dialog yang dipimpin langsung oleh Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE., bersama Ketua DPRD, Ir. Muttakun dan Forkopimda Kabupaten Dompu.
“Dengan keluarnya imbauan ini, maka himbauan lisan kami yang dikeluarkan tadi pagi sekitar pukul 08.29 wita dinyatakan tidak berlaku lagi,” kata H. Rifaid.
Instruksi Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu ini langsung direspons sekolah-sekolah di Kabupaten Dompu. Pada Selasa, 2 September 2025 pagi, para siswa kembali ke sekolah dan melakukan aktivitatas KBM secara normal. Di jalanan juga terlihat lengang dan anak-anak berpakaian seragam sekolah menuju ke sekolahnya.
Demonstrasi Berjalan Damai
Aksi unjuk rasa massa dari Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Dompu (AMRD) di depan kantor DPRD Dompu berlangsung damai, Senin, 1 September 2025 lalu. Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE., Ketua DPRD Dompu, Ir. Muttakun Bersama anggota Dewan lainnya langsung menemui massa aksi untuk berdialog terkait aspirasi yang diperjuangkan.
Aspirasi itu mulai dari persoalan mahalnya harga gas LPG 3 kg di pasaran akibat kelangkaannya, penataan pedagang kaki lima, dan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani. Hingga soal rencana kenaikan tunjangan anggota DPR, pengesahan RUU Perampasan asset bagi pelaku koruptor, reformasi di tubuh Polri, dan menolak skema Omnibus Law dalam RUU Ketenagakerjaan menjadi suara yang ditunttu pengunjuk rasa.
Sebelum ditemui Bupati dan pimpinan dewan bersama pejabat Kabupaten Dompu, para orator secara bergiliran menyampaikan aspirasinya di atas mobil soundsystem yang dibawa demonstran. Massa aksi merupakan gabungan dari HMI MPO, LMND, IMM, GMNI, BMI/SMI, IMKD serta pemuda dari berbagai desa yang dipimpin Wahyudin, SE., bersama Ajun Narfid.
Aksi yang berakhir sekitar pukul 15.00 Wita ini bubar setelah surat pernyataan sikap yang ditujukan kepada Presiden RI dan DPR RI dikirim melalui PT Pos Indonesia disaksikan massa aksi bersama anggota Forkopimda. Pernyataan sikap itu ditandatangani oleh 26 orang anggota Dewan yang hadir.
Sebelum tandatangan pernyataan sikap DPRD Dompu, Bupati Dompu, Bambang Firdaus langsung merespons beberapa tuntutan massa aksi terkait isu local. Yaitu komitmennya untuk menangani masalah stunting di Dompu, penataan PKL dengan penyiapan bantuan 60 unit rombong. Melakukan inspeksi mendadak terhadap pengecer LPG dan pupuk subsidi yang nakal untuk diberikan sanksi tegas.
“LPG 3 Kg untuk Kabupaten Dompu dialokasikan hanya 6.409 ton dalam setahun. Tahun 2025 ini setelah kami perjuangkan, alhamdulillah ada penambahan kuota 2,5 persen. Kami pastikan penyalurannya tepat sasaran dan dijual sesuai HET. Kami akan awasi secara ketat, kita minta masyarakat melaporkan ketika ada pengecer yang menjual jauh di atas HET,” pinta Bambang Firdaus di hapan massa aksi.
Pendistribusian pupuk subsidi juga kini sudah dibenahi. Selain ada penambahan kuota 3 ribu ton dari kuota 15 ribu ton, petani bisa langsung menebus pupuk di gudang pupuk dengan membawa KTP. (ula)
