PENGELOLAAN sampah di Kota Mataram dinilai masih jauh dari harapan. Meski wilayah ini relatif kecil dengan luas hanya sekitar 61,30 kilometer persegi, persoalan sampah masih menjadi momok tahunan yang belum teratasi secara tuntas.
Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., menyampaikan keprihatinannya atas kondisi saat ini. Menurutnya, bencana seperti banjir maupun persoalan lingkungan lainnya sebenarnya bisa diantisipasi jika ada mitigasi dan perawatan (maintenance) infrastruktur air yang dilakukan secara benar dan berkelanjutan.
“Kita sudah kalang kabut dengan hal yang sebenarnya bisa kita antisipasi melalui mitigasi yang benar dan maintenance semua komponen yang menyangkut aliran air,” ujarnya belum lama ini.
Salah satu faktor utama yang disebut menjadi pemicu bencana seperti banjir adalah persoalan sampah yang tidak terkelola dengan baik. Ironisnya, di saat Indonesia kewalahan menghadapi tumpukan sampah, beberapa negara justru kekurangan sampah hingga harus mengimpor untuk kebutuhan produksi energi.
“Negara-negara seperti Norwegia, Swiss, Finlandia bahkan Singapura sudah mulai mengimpor sampah untuk dijadikan energi listrik. Sementara kita justru kelimpungan menghadapi sampah sendiri,” tambah Ketua Komisi I ini.
Sebagai solusi lokal, ia menyoroti praktik baik yang dilakukan oleh Desa Adat di Kabupaten Badung yang sukses mengelola sampahnya sendiri melalui teknologi insinerator. Lokasinya terletak di jalur menuju destinasi wisata populer seperti Pantai Pandawa dan Garuda Wisnu Kencana (GWK).
Di desa tersebut, sampah tidak hanya dikelola secara mandiri, tetapi juga telah menjadi sumber ekonomi baru. Desa tersebut bahkan mengimpor sampah dari desa tetangga untuk diproses menjadi produk bernilai guna seperti batako, bahan bangunan, hingga pupuk organik. Konsep yang diusung adalah “sampah selesai di desa”.
“Insinerator di sana sudah beroperasi. Mereka sudah mulai mengimpor sampah dari desa-desa tetangga untuk diproduksi menjadi batako dan lain-lain. Sampah selesai di desa, bukan dibuang ke TPA begitu saja,” jelasnya.
Lebih menarik lagi, mesin insinerator yang digunakan merupakan produksi dalam negeri yang dikembangkan di Bandung, dengan biaya relatif terjangkau. Pendanaannya juga tidak membebani anggaran pemerintah, karena didukung oleh pemasukan dari sektor pariwisata desa.
“Pendanaannya bersumber dari pariwisata lokal, tidak mengandalkan APBD. Ini menunjukkan keterkaitan yang erat antara pariwisata dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan,” imbuh anggota dewan dari Dapil Mataram ini.
Wardana mendorong agar pemerintah Kota Mataram menjajaki kemungkinan untuk menerapkan model serupa atau setidaknya melakukan studi banding ke sana. “Banyak daerah lain sudah datang belajar ke sana, termasuk dari Purwakarta. Kenapa kita di Mataram belum? Ini saatnya kita berpikir secara global dan bertindak secara lokal,” ucapnya. (fit)
