Jakarta (Suara NTB) – Gubernur Provinsi NTB, Lalu Muhammad Iqbal, didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim, melakukan audiensi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI beserta Wakil Menteri serta jajaran eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur NTB menyampaikan sejumlah isu strategis, termasuk percepatan program blue economy di NTB dalam bidang perikanan tangkap, budidaya, diversifikasi olahan ikan, serta pengelolaan kawasan konservasi perairan kewenangan provinsi.
Lalu Iqbal meminta langsung Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB untuk mempresentasikan progres pelaksanaan program prioritas sektor kelautan dan perikanan di NTB. Penyampaian ini menjadi dasar dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
Selain itu, Gubernur juga menyoroti krisis air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno, serta pentingnya penguatan program Kampung Nelayan Merah Putih yang tahun ini dialokasikan di Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Sumbawa.
Isu lainnya yang dibahas mencakup kemudahan perizinan kapal nelayan, ketersediaan BBM bersubsidi yang kian terbatas, serta keberlanjutan budidaya lobster di tengah tantangan harga pakan, ketersediaan benih yang langka, dan penurunan harga jual di tingkat pembudidaya.
Di akhir pertemuan, Gubernur meminta dukungan penuh dari KKP terhadap pengembangan hilirisasi industri kelautan di NTB, seperti pembangunan coldstorage pengolahan udang di Bima, Sumbawa, Lombok Timur, dan Lombok Barat.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi NTB dan akan mendorong jajaran eselon I untuk mempercepat realisasi program jangka pendek dan menengah yang selaras dengan prioritas nasional, khususnya di wilayah NTB.
Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim menyampaikan bahwa pihaknya mendapatkan arahan dari Gubernur pentingnya pemetaan rencana dan agenda pembangunan sektor kelautan dan perikanan di NTB secara berkelanjutan.
“NTB memiliki kekayaan sumber daya laut, baik hayati maupun non-hayati, serta potensi jasa kelautan yang luar biasa. Penyusunan feasibility study sedang berlangsung untuk memperkuat rencana pembangunan daerah secara inklusif,” ujar Muslim.
Ia juga menyampaikan bahwa NTB merupakan salah satu provinsi penghasil tuna unggulan yang telah mengantongi sertifikasi internasional dari Marine Stewardship Council (MSC) Inggris. Hal ini membuktikan bahwa produk perikanan NTB siap bersaing secara global. Selain itu, NTB dikenal sebagai produsen utama udang vaname di Indonesia, dengan produksi yang hampir mencapai 200 ribu ton.
Komoditas lain seperti kakap, kerapu, rumput laut, dan gurita juga menjadi andalan. Bahkan, destinasi wisata hiu paus di Teluk Saleh kini menjadi ikon wisata bahari NTB yang mendunia. Kemudian ekosistem terumbu karang yang mendukung pengembangan wisata bahari seperti selam dan snorkling, yang kini menjadi daya tarik wisata internasional.
“Dengan potensi yang luar biasa ini, pentingnya hilirisasi dan inovasi dalam pengelolaan sektor kelautan, guna menciptakan dampak ekonomi yang luas, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memperkuat posisi NTB sebagai provinsi maritim unggulan di Indonesia,” pungkasnya. (ndi/*)
