PEMDA Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Kominfo akan menambah pemasangan kamera CCTV di sejumlah titik strategis. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem pengawasan dan pengamanan kepada masyarakat maupun pengunjung objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan.
Kepala Dinas Kominfo KLU, Haerul Anwar, S.Kom., mengatakan sistem monitoring di sejumlah objek vital di Lombok Utara akan diperkuat dengan pemasangan CCTV. Kamera bantu ini dipasang dalam rangka meningkatkan keamanan, pengawasan, termasuk mencegah potensi kriminalitas di KLU.
Anwar menyebut, kamera CCTV dapat membantu kerja pemerintah dalam mengintensifkan pemantauan aktivitas secara real time, termasuk mencatatkan bukti video sewaktu-waktu diperlukan untuk penyelidikan aparat keamanan.
“Penambahan fasilitas ini difokuskan pada titik-titik vital, seperti tempat keramaian, objek wisata, serta daerah perbatasan untuk meningkatkan keamanan masyarakat sekaligus melindungi aset daerah,” ungkap Anwar, kemarin.
Diakuinya, jumlah kamera CCTV yang dipasang oleh pemerintah daerah saat ini masih terbatas, yakni hanya 4 unit. Masing-masing terpasang di area Pelabuhan Teluk Nara, area Kantor Bupati, Jalur dua Tanjung dan area Gili Trawangan. Menyadari mobilitas wisatawan dan masyarakat yang cukup tinggi, pihaknya merasa perlu mengajukan usulan anggaran penambahan CCTV di sejumlah area lain, termasuk di kawasan perbatasan antara Lombok Utara dengan Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur.
“Kita akan upayakan untuk menambah jumlah CCTV di beberapa titik. Prioritas di kawasan strategis pariwisata, pasar dan tempat-tempat yang ramai dikunjungi masyarakat,” sambungnya.
Kadis Kominfo menekankan, fungsi CCTV sangat dibutuhkan untuk membantu tugas pemerintah maupun instansi terkait lainnya. Rekaman video yang tersimpan dari kamera jarak jauh ini, dapat membantu Kepolisian bilamana terdapat kasus yang memerlukan dokumentasi pendukung.
“Pemasangan CCTV tidak hanya untuk pemantauan keamanan saja, tetapi upaya kita mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban serta perlindungan aset pemerintah daerah,” imbuhnya.
“Dengan adanya penambahan ini kita bisa antisipasi lebih awal hal-hal yang tidak diinginkan. Termasuk juga bisa membantu aparat kepolisian dalam penyelidikan,” lanjutnya.
Pihaknya berharap, usulan anggaran pengawasan CCTV mendapat dukungan anggaran lebih banyak dari pemerintah daerah. Pasalnya, sebaran lokasi yang memerlukan kamera pendukung cukup luas. (ari)
