Mataram (Suara NTB) – Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pustakawan menjadi fokus utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI. Melalui program pembinaan dan sertifikasi pustakawan, Perpusnas berkomitmen memperkuat peran pustakawan hingga ke tingkat desa dalam mendorong literasi masyarakat.
Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan (Pusbinawan) Perpusnas, Drs. Agus Sutoyo, M.Si, menyampaikan hal tersebut saat kegiatan Penguatan Kesiapan Calon Peserta Sertifikasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Kamis (16/10/2025). Hadir juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB Drs. Tri Budiprayitno, MSi., dan pustakawan dari provinsi dan kabupaten/kota se NTB.
“Pada kesempatan hari ini kami dari Pusat Pembinaan mengimbau untuk mendekatkan kembali peran para pustakawan di provinsi, kabupaten/kota, hingga desa dengan meningkatkan keterampilan dan profesionalitasnya. Harapannya, pustakawan kita bisa menghasilkan layanan yang berkualitas dan berprestasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Perpusnas memiliki tanggung jawab besar dalam pembinaan karir pustakawan di seluruh Indonesia. Salah satu upayanya melalui penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) dan formasi jabatan yang dilakukan bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan. Langkah ini untuk memastikan keberadaan pustakawan di setiap satuan pendidikan, bukan hanya guru yang merangkap tugas.
“Di Indonesia baru 255 pustakawan di sekolah-sekolah. Sementara jumlah pustakawan secara nasional baru 21.680 orang, masih sangat kurang dibanding kebutuhan,” jelas Agus.
Menurutnya, kondisi SDM pustakawan di NTB relatif lebih baik dibanding provinsi lain. Saat ini, di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB terdapat 26 pustakawan yang sudah tersertifikasi.
Sekarang ini, Perpusnas memiliki program terbaru yakni “Relawan Literasi Masyarakat”, yang bertujuan memperkuat peran pustakawan di tingkat desa. “Kami ingin pustakawan berdaya sampai ke desa-desa. Melalui program relawan literasi ini, pustakawan pusat, provinsi, kabupaten/kota akan membantu pelaksanaan aktivitas administrasi dan literasi di desa,” ujarnya.
Pihaknya juga menekankan pentingnya pustakawan untuk keluar dari zona nyaman dan aktif berinovasi. “Pustakawan tidak boleh hanya jago kandang. Jangan hanya memberi informasi di kantor, tapi juga bawa semangat literasi ke luar, ke masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, meski ada kebijakan efisiensi anggaran, bantuan untuk pengembangan perpustakaan tetap berjalan, terutama dalam bentuk buku dan sarana literasi. “Kami rela tidak ada kegiatan, asalkan bantuan buku atau fasilitas literasi tetap ada,” katanya.
Sebagai upaya menarik minat baca generasi muda, Agus mendorong agar perpustakaan menjadi ruang yang ramah dan relevan dengan gaya hidup saat ini. “Kalau anak muda senang ngopi atau ngobrol, biarkan dilakukan di perpustakaan. Sediakan colokan listrik, WiFi, dan koleksi yang menarik. Jadikan perpustakaan sebagai tempat yang hidup,” pesannya.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran media sosial dan website dalam mempromosikan perpustakaan. “Kita tidak bisa lagi bergaya manual. Promosi digital penting untuk meningkatkan indeks literasi dan mendekatkan masyarakat dengan perpustakaan,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, Dr. H. Ashari, SH., MH, menyambut baik program sertifikasi pustakawan yang sedang dilakukan. Menurutnya, sertifikasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pustakawan di daerah.
“Dengan adanya sertifikasi, pustakawan kita tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga terdorong untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Ini penting agar layanan perpustakaan semakin berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,” ujar Ashari.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi NTB mendukung penuh upaya peningkatan SDM pustakawan, baik melalui pelatihan, sertifikasi, maupun kolaborasi dengan lembaga pendidikan. “Kami terus mendorong agar pustakawan tidak hanya menjadi penjaga koleksi, tetapi juga agen perubahan dan inspirator literasi di lingkungannya,” tambahnya.
Diakuinya jumlah Pustakawan yang sudah tersertifikasi masih sedikit di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di NTB. Pihaknya berharap dengan sertifikasi yang dilakukan akan semakin banyak Pustakawan di NTB berkompeten dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para pengunjung. (ham)
