Kota Bima (Suara NTB) – Buntut dari munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang m enimpa beberapa siswa di sejumlah sekolah di wilayah Kota Bima, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima bergerak cepat dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Makanan Bergizi Gratis.
Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E., mengatakan pembentukan Satgas ini menjadi langkah pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program nasional tersebut agar berjalan aman, tepat sasaran, dan terjamin mutunya.
Langkah tersebut tertuang dalam Keputusan Wali Kota Bima tentang pembentukan Satgas Program MBG yang melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), organisasi perangkat daerah, serta stakeholder terkait. Dalam keputusan itu, Wali Kota Bima bertindak sebagai penanggung jawab, sementara Pj. Sekretaris Daerah Kota Bima, Hj. Mariamah, S.H., ditunjuk sebagai Ketua Satgas.
Orang nomor satu di Kota Bima ini, menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyukseskan program nasional yang menjadi bagian dari prioritas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi siswa, tetapi juga memberikan efek ekonomi langsung bagi masyarakat.
“Penerima manfaat program ini adalah rakyat saya. Saya diberikan amanah untuk melayani mereka dengan sebaik-baiknya,” tegasnya, Selasa, 28 Oktober 2025.
Ia meminta seluruh anggota Satgas bekerja maksimal sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Rahman menekankan agar tidak ada celah kesalahan dalam proses distribusi maupun penurunan mutu makanan yang disajikan kepada siswa.
Selain menjamin keamanan dan mutu makanan, ia juga mendorong agar menu MBG mendukung ketahanan pangan lokal. Rahman meminta penyedia makanan memanfaatkan hasil-hasil daerah agar manfaat program ini turut dirasakan masyarakat.
“Kita memiliki potensi unggulan, terutama hasil laut yang melimpah. Saya ingin menu MBG memanfaatkan sumber daya lokal agar masyarakat ikut merasakan manfaat ekonominya,” ujarnya.
Saat ini, Kota Bima memiliki 23 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana program MBG. Dari jumlah tersebut, 19 sudah beroperasi aktif, dan 16 SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Pemkot Bima menargetkan Satgas MBG dapat memperkuat sistem pengawasan lintas sektor, menjaga kualitas makanan bergizi yang dikonsumsi siswa, serta memastikan pelaksanaan program nasional ini berjalan aman dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal. (hir)
