Mataram (suarantb.com) – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) NTB yang digelar pada 27 Oktober 2025 memutuskan sejumlah nama baru untuk mengisi posisi strategis di jajaran direksi dan komisaris. Salah satu keputusan penting dalam RUPS tersebut adalah penunjukan Faisal, S.E., M.M., yang saat ini menjabat sebagai Direktur PT Gadai Mas Agung, sebagai Direktur Utama BPR NTB.
Faisal bukan sosok baru di dunia keuangan. Ia pernah meniti karier di salah satu bank syariah terkemuka nasional sebelum kemudian dipercaya mengembangkan jaringan bisnis pegadaian PT Gadai Mas Agung (sebelumnya PT Gadai Mas NTB) di Provinsi NTB. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan tersebut diketahui mampu memperluas layanan dan meningkatkan jaringan serta performa bisnisnya di daerah.
Dengan keputusan RUPS tersebut, Faisal diharapkan dapat membawa pengalaman dan pengetahuan industri keuangan yang dimilikinya. Ini untuk memperkuat tata kelola serta mempercepat pengembangan bisnis BPR NTB.
Ia juga dipandang mampu mendorong penetrasi layanan keuangan hingga ke tingkat masyarakat terbawa. Sesuai dengan karakteristik BPR yang fokus pada layanan mikro dan UMKM.
Usai ditetapkan sebagai Direktur Utama BPR NTB, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tahapan ini wajib dilalui oleh calon direksi dan komisaris sebelum dapat bertugas secara aktif.
Jika seluruh persyaratan terpenuhi dan dinyatakan lulus, maka Faisal beserta jajaran direksi serta komisaris yang lain dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara penuh.
Proses di Internal BPR NTB
Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. Najamudin Amy, yang dikonfirmasi pada Jumat, 31 Oktober 2025, menegaskan bahwa setelah RUPS dilakukan, proses kini sepenuhnya berada di internal BPR NTB untuk pengajuan fit and proper test kepada OJK.
“Secara teknis bolanya ada di BPR. Laporan Plt. Dirut (BPR NTB) sedang dipersiapkan untuk melengkapi berkas Dirut (fit and proper test OJK),” ujarnya.
Ia berharap, proses kelengkapan dokumen dapat segera dipenuhi agar tahapan berikutnya berjalan tanpa hambatan. Selain posisi Direktur Utama, RUPS turut menetapkan nama lain yang akan menduduki jabatan strategis dalam struktur manajemen BPR NTB.
Untuk posisi Direktur Operasional, RUPS menunjuk Lalu Didi Januardi, SE. Kehadiran jajaran direksi baru ini dinilai akan memberikan dorongan positif dalam penguatan manajemen serta akselerasi pengembangan usaha BPR NTB.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo, menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima pengajuan resmi terkait proses fit and proper test terhadap calon direksi BPR NTB.
“Fit and proper test akan dilakukan di OJK NTB. Nanti kita fit kalau sudah masuk datanya, kita jadwalkan, karena akan butuh beberapa orang untuk fit,” jelasnya.
Ia menambahkan, proses uji kepatutan dan kelayakan pada dasarnya memiliki alur yang sama seperti pada lembaga keuangan lainnya. Meski demikian, ia berharap prosesnya dapat berlangsung cepat untuk mendukung operasional BPR NTB. Terlebih lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam memperkuat akses keuangan masyarakat dan pelaku usaha di daerah. (bul)
