Tanjung (suarantb.com) – Lembaga filantropi Islam dan kemanusiaan Dompet Dhuafa menggelar simposium dokum n Peraturan Kepala (Perka) BNPB terkait Pedoman Relawan Kebencanaan. Simposium tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Konsolidasi Relawan Nasional (KRN) Dompet Dhuafa yang diikuti 110 peserta dari 28 Provinsi di Indonesia, yang berlangsung di Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Jumat (7/11/2025) sampai dengan Minggu (9/11/2025).
Pada simposium tersebut menghadirkan narasumber, Koordinator Pemberdayaan Sumber Daya Pentahelik pada Direktorat Kesiapsiagaan BNPB, Iis Yulianti, dan Konsultan Program Siap Siaga (Indonesia-Australia), Miranti.
Selama simposium tersebut, narasumber BNPB dan Konsultan memaparkan kondisi kekinian kebencanaan dan pentingnya pembaruan data Relawan di seluruh lembaga Filantropi sehingga proses mitigasi, penyelamatan serta rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan berjalan efektif. Selain itu, peserta juga diberi ruang untuk berdiskusi sekaligus berbagi pengalaman antar relawan selama proses pelaksanaan misi kemanusiaan.
Iis Yulianti, menyebutkan kejadian bencana di Indonesia selama 2 tahun terakhir tercatat cukup banyak. Sepanjang tahun 2024, peristiwa bencana di Indonesia sejumlah 2.093 kejadian. Angka tersebut meningkat dimana sampai dengan Oktober 2025, jumlah bencana tercatat sebanyak 2.697 kejadian.
“Kejadian bencana didominasi oleh hidrometeorologi, seperti kejadian banjir di Aceh, Bali dan Mataram (Lombok-NTB),” ujar Iis.
Bencana hidrometeorologi didorong oleh perubahan iklim secara maksimal dan cenderung sulit prediksi. Akibat dari kejadian itu, merusak infrastruktur, fasilitas sosial, perumahan, hingga korban jiwa.
Dalam menghadapi peristiwa bencana tersebut, Iis menegaskan bahwa kehadiran relawan kemanusiaan menjadi sangat penting sebagai mitra pemerintah.
“Relawan adalah investasi dalam penanganan pascabencana di lapangan. SDM yang bergabung jadi bagian penting. Oleh karena itu, kita mendorong hadirnya Relawan yang memiliki kompetensi dan sertifikasi,” ungkapnya.
Iis melanjutkan, keberadaan relawan perlu diperbarui baik menurut lembaga, personil maupun klasifikasi kompetensi. Untuk kebutuhan data tersebut memerlukan proses yang sedikit panjang, sebab melibatkan pendaftaran dari instansi di Kabupaten dan Kota.
Sementara, kualifikasi relawan dengan kompetensi standar, sambung dia, adalah jaminan bagi proses penanganan bencana. Namun demikian, relawan di sisi lain juga harus mendapat perlindungan dalam bentuk asuransi (BPJS) baik Ketenagakerjaan, Kesehatan hingga asuransi jiwa.
“Relawan tidak terbatas hanya pada pengakuan sebagai relawan. Jam kerja diatur 6 jam, klasifikasi diatur untuk kategori relawan baru, muda, senior untuk memastikan kecakapan dalam bertugas. Sinergi antar relawan berbagai lembaga juga penting.”
“BNPB memandang penting untuk update regulasi dan keberadaan Relawan Bencana. Data dan Peraturan Kepala BNPB yang ada adalah data lama yang usianya lebih dari 1 Dasawarsa yakni Perka Perka BNPB No. 17 Tahun 2011 sebagai Pedoman Relawan Kebencanaan,” tandasnya.
Sementara, Konsultasi Siap Siaga Project Indonesia Australia, Miranti menguatkan, Perka (lama) BNPB perlu disesuaikan agar lebih adaptif dengan kondisi terkini, keragaman kebencanaan, cakupan luasan wilayah terdampak hingga krisis kemanusiaan lainnya.
“Di kita, relawan sebelumnya lebih fokus pada kerja -kerja saat tanggal darurat, sementara semua kerja relawan ada di semua fase kebencanaan baik pra bencana maupun pascabencana, dan ini juga perlu dikonsolidasikan,” ujarnya.
Menurut dia, pemerintah dan masyarakat perlu menyiapkan langkah untuk meminimalisir dampak bencana. Masyarakat saat ini dinilai lebih sadar terhadap potensi ancaman bencana, tetapi seringkali mereka tidak tahu bagaimana berkontribusi,” tambahnya.
Relawan tambahnya menjadi bagian dari investasi jangka panjang yang mendukung kerja-kerja kemanusiaan. Sehingga keberadaan relawan penting untuk dikonsolidasikan dengan lebih baik sehingga semua memiliki visi, pendekatan yang sama, serta tidak menimbulkan masalah sosial baru di masyarakat. (ari/*)
