Dompu (Suara NTB) – Pejabat pimpinan tinggi pratama di Kabupaten Dompu diuji kompetensinya menjelang mutasi pejabat. Para pejabat juga disuruh memilih jabatan yang inginkan saat pengisian kuesioner. Pada penulisan makalah, mereka diminta menulis persoalan yang dihadapi selama menjabat, solusi yang dipilih dan inovasi yang dijalankan.
Sekda Dompu, Gatot Gunawan PP, SKM, M.M.Kes., kepada Suara NTB, Kamis (20/11/2025) mengungkapkan, uji kompetensi untuk kepentingan mutasi pejabat hanya bagi 26 orang pejabat pimpinan tinggi pratama. Sementara untuk pejabat administrasi ke bawah melalui Profiling ASN (ProASN) merupakan program BKN untuk percepatan penyediaan data potensi dan kompetensi ASN.
“Kuota 408 orang peserta Profiling ASN itu ditentukan oleh BKN, bukan kita. Yang kita lakukan untuk kepentingan mutasi, uji kompetensi untuk eselon II ini,” ungkap Gatot.
Kendati program BKN, Bupati bisa saja mengacu data ini dalam melakukan mutasi pejabatnya. ProASN ini diselenggarakan untuk mengukur potensi psikologis, kompetensi manajerial dan social kultural, literasi digital, serta preferensi karier bagi ASN. “Pelaksanaan profiling ASN ini menggunakan alat bantu computer yang terintegrasi dalam SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara) BKN,” katanya.
Sekretaris BKD dan PSDM Kabupaten Dompu, Asraruddin, S.H., mengatakan, uji komptensi pejabat pimpinan tinggi pratama dilakukan bagi mereka yang belum memasuki usia purna tugas. Itulah sebabkan tiga orang pejabat tinggi pratama di Dompu tidak diikutkan dalam uji kompetensi ini.
Mereka yaitu H. Sukardin H Suaeb, S.Sos., (Kepala Sat Pol PP), Ir. H. Fakhrudin A Wahab, M.Si., (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dan Ir. Wahidin, M.Si., (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan). “Mereka akan memasuki masa purna tugas terhitung 1 Januari 2026,” kata Asraruddin.
Usai penulisan makalah, para pejabat ini akan mengikuti tes wawancara pada Sabtu (22/11/2025) dan Minggu (23/11/2025) ini. Setelah itu, hasilnya diolah oleh tim untuk mendapatkan hasil uji kompetensi yang akan diserahkan ke Bupati. (ula)
