Dompu (Suara NTB) – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dompu hingga 12 Oktober 2026 mencapai Rp88,27 miliar atau 54,30 persen dari target Rp162,59 miliar dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Kendati demikian, Pemerintah Kabupaten Dompu optimis penerimaan dari sektor pajak daerah mencapai target.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Dompu, Farid Anshari, SE., M.Si., kepada Suara NTB, Selasa (13/10), mengatakan, capaian penerimaan pajak daerah perlu dilihat berdasarkan perkembangan realisasi dan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, peluang untuk memenuhi target pajak masih terbuka dengan memaksimalkan sisa waktu hingga akhir 2026.
“Sebenarnya, kalau dilihat dari realisasi pencapaian PAD di triwulan III, dari aspek pajak, sebenarnya melihat pengalaman sebelumnya bisa tercapai. Apalagi sampai sekarang realisasinya sudah 70 persen dan sisa 30 persen akan bisa tercapai di sisa tiga bulan ini,” katanya.
Berdasarkan data realisasi PAD hingga 12 Oktober tercatat sebesar Rp88.277.181.840,81 dari target Rp162.586.607.197. Dengan capaian tersebut, masih terdapat kekurangan sekitar Rp74,31 miliar.
Dari sejumlah komponen PAD, penerimaan pajak daerah mencapai Rp23,72 miliar atau 70,69 persen dari target Rp33,55 miliar. Sementara itu, retribusi daerah telah melampaui target, dengan realisasi Rp6,31 miliar atau 103,05 persen dari target Rp6,12 miliar.
Farid mengatakan, capaian retribusi yang telah melampaui target menjadi salah satu perkembangan positif dalam penerimaan daerah. Namun, masih terdapat komponen PAD yang membutuhkan perhatian lebih serius, terutama lain-lain PAD yang sah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
“Begitu juga dengan retribusi sudah terlampaui. Yang menjadi masalah itu di lain-lain PAD yang sah. Begitu juga dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang belum optimal,” ujarnya.
Berdasarkan data tersebut, penerimaan lain-lain PAD yang sah baru mencapai Rp43,81 miliar atau 45,11 persen dari target Rp97,13 miliar. Padahal, komponen ini memiliki porsi terbesar dalam struktur target PAD Kabupaten Dompu tahun 2026.
Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi Rp14,44 miliar atau 55,99 persen dari target Rp25,79 miliar. Meski penerimaan dari bagian laba atau dividen telah mencapai Rp14,44 miliar atau 100 persen dari target, realisasi komponen secara keseluruhan masih perlu dioptimalkan.
Pada sektor pajak daerah, sejumlah jenis pajak mencatatkan perkembangan yang cukup baik. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terealisasi Rp1,89 miliar atau 79,39 persen dari target Rp2,38 miliar. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp4,92 miliar atau 72,68 persen dari target Rp6,77 miliar. Adapun Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) terealisasi Rp10,71 miliar atau 67,63 persen dari target Rp15,83 miliar.
Namun, capaian beberapa jenis pajak masih rendah. Diantaranya, pajak air tanah baru mencapai Rp248,31 juta atau 27,47 persen dari target Rp904 juta. Sementara pajak reklame terealisasi Rp274,99 juta atau 40,53 persen dari target Rp678,51 juta.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada penerimaan pajak dan retribusi, tetapi juga pada optimalisasi sumber pendapatan lain yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Dengan sisa waktu hingga akhir tahun anggaran, pihaknya bersama perangkat daerah lainnya perlu memperkuat pemantauan penerimaan, mengevaluasi komponen yang belum mencapai target, serta mengoptimalkan potensi pendapatan yang masih dapat digali.
Farid optimis target pajak daerah masih dapat dikejar dengan mengacu pada pola pencapaian tahun-tahun sebelumnya. Namun, optimalisasi lain-lain PAD yang sah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi pekerjaan penting untuk mendorong peningkatan realisasi PAD Kabupaten Dompu secara keseluruhan. (ula)
