PENJABAT (Pj) Gubernur NTB Hassanudin mengakui masih banyak Jabatan Pimpinan Tingg Pratama (JPTP) atau eselon II lingkup Pemprov NTB yang lowong. Bahkan, tahun 2024 ini sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga akan purna tugas.
Meski demikian, menurutnya, adanya jabatan pimpinan OPD yang lowong tidak akan mengganggu jalannya program pemerintahan, karena sudah memiliki sistem.
“Mutasi sudah ada sistem yang bagus, sudah ada pengkaderan yang bagus. Masalah mutasi selalu dinamis,” ujarnya saat dikonfirmasi di Mataram, Rabu, 7 Agustus 2024.
Mantan Pj Gubernur Sumatera Utara ini juga menegaskan, terhadap posisi yang lowong sudah disiapkan pejabat yang akan mengisinya. Apalagi organisasi pemerintahan dibagi dengan sistem yang bagus, sehingga ketika ada jabatan lowong di OPD sudah ada pembagian masing-masing. “Setiap mutasi ada mekanismenya. Air kan mengalir ke laut,” jawabnya singkat.
Semenjak kepemimpinan daerah dipegang oleh Pj Gubernur, mutasi yang dilakukan baru sekali. Mutasi dilakukan zaman Pj Gubernur Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., terhadap beberapa posisi eselon III dan IV. Namun, mutasi yang dilakukan setelah Pj Gubernur mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri dan juga dari Komisi Aparatur Sipil Negara dan Badan Kepegawaian Negara.
Sejumlah posisi yang lowong di lingkup Pemprov NTB sekarang ini masih dipegang pejabat Pelaksana Tugas (Plt). Seperti Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dijabat Pelaksana Harian, karena kepala dinasnya dipercaya menjadi Pj Walikota Bima. Namun, belakangan H. Moh. Rum sudah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pj Walikota Bima dan juga sebagai ASN, karena akan ikut serta dalam pilkada Kota Bima. Selain itu, ada nama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Drs. Samsul Rizal, M.M., per 1 September dan ada juga nama Ir. H. Sahdan, M.M., Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di akhir tahun 2024 ini.
Posisi JPTP yang lowong adalah Wakil Direktur RSUD Provinsi NTB. Sehubungan dengan perubahan tipe rumah sakit ke tipe A, berpengaruh terhadap eselonering direktur dari eselon II b ke eselon II a. Itu artinya, posisi wakil direktur yang sebelumnya eselon III a ikut berubah menjadi eselon II b. Sebelumnya posisi wakil direktur RSUD Provinsi NTB sudah dilakukan seleksi di zaman kepemimpinan Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, namun seleksi tersebut hingga kini belum diumumkan, sehingga harus dilakukan seleksi terbuka. (ham)
