PEMPROV NTB menilai perlunya penanggulangan bencana inklusif dan berkeadilan, termasuk bagi penyandang disabilitas. Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj.Indah Dhamayanti Putri mengatakan saat terjadi bencana alam yang menimbulkan korban jiwa, penyandang disabilitas menjadi kelompok paling rentan.
Karena hambatan yang mereka miliki, mereka mengalami kendala ketika melakukan evakuasi mandiri. Begitu juga ketika ada bantuan untuk korban bencana, kebutuhan khusus mereka kerap diabaikan.
‘’Kami berkomitmen memperkuat penanggulangan bencana yang inklusif dan berkeadilan. Setiap kebijakan harus memastikan tidak ada yang tertinggal terutama penyandang disabilitas,’’ ujarnya pada peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025, Kamis, 4 Desember 2025.
Ia menjelaskan, penanggulangan bencana yang inklusif itu harus dilakukan di setiap tahapan. Mulai saat pra-bencana, terjadi bencana, dan pasca-bencana. Salah satu masalah krusial dalam penanggulangan bencana yang inklusif adalah data. Ketiadaan data penyandang disabilitas atau kelompok rentan menyebabkan upaya penanggulangan bencana seringkali kurang optimal.
Menyediakan data yang lengkap, valid, dan detail sesuai nama dan alamat memastikan proses penanggulangan bencana akan lebih optimal. ‘’Pemanfaatan data terpilah mengingatkan bahwa kebijakan tidak akan efektif jika data tidak valid. Integrasi inkusi GEDSI dalam seluruh tahapan harus dilakukan,’’ ujarnya.
Wagub mengapresiasi inisiatif BPBD NTB bersama Unit Layanan Disabilitas (ULD) BPBD NTB yang telah melakukan pengolahan data terpilah. Data penyandang disabilitas sudah diketahui berdasarkan gender, usia, alamat rumah. Termasuk juga sebaran rumah yang disandingkan dengan data potensi bencana.
“Perlu juga didorong pembentukan ULD di setiap kabupaten kota,” ujar Wagub . Ia juga menekankan, para penyandang disabilitas bisa mengakses penuh informasi kebencanaan, memahami early warning sistem (EWS), dan tempat evakuasi. Tentu saja pengampu kebijakan harus mampu membuat materi yang bisa diakses oleh para penyandang disabilitas.
Libatkan Penyandang Disabilitas
Selain itu libatkan juga para penyandang disabilitas atau melalui organisasi penyandang disabilitas pada saat pelatihan maupun perencanaan kebencanaan. ‘’Siapkan anggaran untuk penanggulangan bencana inklusif yang berkelanjutan,’’ucapnya.
Wagub mengingatkan NTB pernah diguncang bencana gempa pada 2018. Ratusan korban jiwa, ribuan terluka, dan kerusakan yang sampai saat ini masih bisa terlihat sisa-sisanya. Selain itu NTB juga rawan bencana banjir, longsor, dan bencana lainnya. Belajar dari pengalaman itu, semua pihak harus duduk bersama agar penanggulangan bencana di NTB inklusif dan berkeadilan.
“Ketangguhan bukan hanya slogan. Harus tahu apa yang akan dilaksanakan ketika terjadi bencana,” katanya. (r)
