Giri Menang (Suara NTB) – Guru non-ASN di Lombok Barat (Lobar) kembali hearing ke Pemkab Lobar terkait usulan PPPK Paruh Waktu, pada Jumat (5/12/2025). Mereka menuntut kejelasan dan jaminan dari Pemkab terkait usulan PPPK Paruh Waktu yang sampai saat ini masih belum ada kejelasan, menyusul sistem aplikasi masih ditutup BKN.
Mereka diterima oleh Sekda Lobar H. Ilham, Asisten III Setda Lobar H. Fauzan Husniadi dan pihak BKD dan PSDM Lobar. Perwakilan guru, Umi Suruyani menyampaikan guru non ASN menuntut kejelasan usulan PPPK Paruh Waktu dari Pemkab ke pusat.
“Tuntutan kami segera diusulkan, cuma sampai saat ini belum dibuka untuk menu usulan (PPPK Paruh Waktu),” ujarnya.
Atas ketidakpastian ini, para guru minta jaminan dari Pemkab, sebab dalam hal ini bukan salah dari non-ASN atau honorer melainkan Pemkab Lobar yang terlambat mengusulkan ke pusat.
“Ada ndak jaminan pemerintah daerah, terkait usulan kami ini. Bahasanya (jawaban sekda) jaminannya adalah Pak Bupati yang sedang memperjuangkan hal itu,” tegasnya.
Bahkan, kata dia dalam penjelasan Sekda, jika tidak bisa ke Kemenpan RB, maka Pemkab Lobar dalam hal ini Bupati akan bersurat ke Presiden Prabowo Subianto. “Kalau memang tidak bisa ke Kemenpan RB, mau bersurat ke Pak Presiden,” ungkapnya menyampaikan komitmen Pemkab.
Hal senada diungkapkan guru SMPN 1 Sekotong, mendesak Pemkab agar ada kepastian agar guru dijamin peluang menjadi PPPK Paruh Waktu. Karena waktu sudah mepet, sementara sistem masih ditutup BKN.
Sementara itu, Sekda Lobar H Ilham yang menerima guru honorer menjelaskan detail perjuangan Pemkab dalam mengusulkan PPPK Paruh Waktu. Sekda berangkat langsung ke Jakarta Selasa (2/12/2025) lalu memastikan usulan data dari Pemkab. Pihaknya pun berkomitmen memperjuangkan hak-hak dari non-ASN ini. (her)
