PERMASALAHAN retribusi persampahan yang tak kunjung mencapai target kembali menjadi sorotan Dewan. Kondisi tersebut dinilai bukan kejadian baru, melainkan persoalan berulang yang menunjukkan lemahnya sistem pengelolaan sampah di kota ini.
Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH., menegaskan bahwa tidak tercapainya target retribusi hingga disebut terjadi “penguapan” sekitar Rp7 miliar, merupakan konsekuensi dari realisasi pendapatan yang tidak sesuai harapan. Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan persoalan ini.
“Ini bukan kali pertama target retribusi tidak tercapai. Penguapan anggaran itu terjadi karena memang tidak terealisasi. Harapannya DLH lebih maksimal bekerja,” ujarnya kepada Suara NTB melalui pesan WhatsApp, Minggu, 7 Desember 2025.
Menurut Rachman, persoalan sampah sudah menjadi masalah yang berlangsung dari waktu ke waktu, namun belum mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah daerah. Ia menilai sistem pengelolaan sampah tidak mengalami perkembangan signifikan sehingga masalah terus berulang.
“Kalau sistem penanganan sampah masih begini-begini saja, ya tidak akan pernah selesai. Dari hari ke hari masalah ini makin pelik,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Mataram ini mengatakan, masyarakat umumnya tidak keberatan dengan retribusi persampahan, namun menuntut peningkatan kualitas pelayanan. “Kenaikan retribusi itu boleh saja, tetapi harus diiringi dengan peningkatan pelayanan. Jangan retribusi naik, tapi pelayanannya tidak maksimal,” tegas Rachman.
Anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini menyoroti kurangnya tenaga kebersihan dan minimnya peralatan yang dimiliki DLH. Contohnya, pada kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Udayana yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, masih kerap terlihat tumpukan sampah, terutama setelah kegiatan Car Free Day (CFD).
“Saya lihat hanya satu petugas kebersihan menangani areal seluas itu. Bagaimana mau selesai? Peralatannya pun seadanya,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat kawasan yang telah direnovasi tetap tampak kotor akibat tumpukan sampah yang tidak tertangani dengan cepat. Ia menilai perlu ada inovasi besar dalam pengelolaan sampah agar kondisi tidak semakin memburuk.
Ia mengingatkan agar Pemkot Mataram tidak menunggu hingga persoalan sampah menjadi masalah besar sebelum bertindak. Sebagai kota berkembang, kata Rachman, Mataram memerlukan strategi cepat dan langkah tanggap untuk mengatasi persoalan kebersihan.
“Jangan sampai nanti menjadi masalah besar baru kita ribut mencari cara menanganinya. Karena kita kota berkembang, dibutuhkan gerak cepat dan tanggap dari pemerintah,” ucapnya.
Pada bagian lain, Rachman juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat, menurutnya, menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah di Kota Mataram. (fit)
