Mataram (Suara NTB) – Debat perdana Pilkada NTB 2024 menyisakan sejumlah topik yang jadi perbincangan publik.
Diantaranya soal data pengangguran terbuka lulusan SMK yang disebut petahana calon Gubernur NTB Nomor 2 Dr. H. Zulkieflimansyah sebesar 2,3 % yang dikritik oleh Dr. Ahmad Munjizun selaku Juru bicara Paslon 3 Iqbal Dinda.
Bak gayung bersambut, kritik Munjizun ini menuai respons dari Pemerhati Pendidikan NTB, Okza Hendriadi MA.
Menurut Okza, dirinya mengaku prihatin dan merasa geli mendengar kritik Juru bicara Iqbal Dinda tentang pengangguran lulusan SMK di NTB.
Okza menilai Kritik Munjizun layaknya pandangan memakai kaca mata kuda karena hanya berfokus pada data statistik, tanpa melihat intervensi nyata yang sudah diterapkan.
“Ini bisa dimaklumi karena beliau (Dr Ahmad Munjizun,red) adalah Doktor lulusan Equine Science (Sains Kuda,red). Dalam ilmu komunikasi, tindakan tersebut dikenal istilah “selektif persepsi”, yaitu kecenderungan seseorang hanya melihat data yang mendukung pandangannya sendiri, tanpa mempertimbangkan gambaran besar,” paparnya.
Kontekstualisasi dan Relevansi
Okza kembali menyitir pandangan sang jubir soal data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dijadikan rujukan bahwa pengangguran di kalangan lulusan SMK lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan dari tingkat pendidikan lainnya, seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi.
“Tentu saja, data ini tidak salah. Data BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di NTB sebesar 8,24% untuk lulusan SMK pada tahun 2023. Namun, jika kita meneliti lebih dalam, data ini adalah potret keseluruhan yang mencakup lulusan dari berbagai tahun, termasuk produk dari pemerintahan sebelumnya yang tidak dalam program revitalisasi SMK,” ulasnya.
Menurutnya, justru Dr. H. Zulkieflimansyah atau Bang Zul, calon gubernur NTB petanana, mengeluarkan pernyataan yang sebenarnya sangat beralasan dan menyebutkan tingkat pengangguran lulusan SMK adalah 2,3% penelusuran terbaru yang oleh Kemendikbud pada lulusan SMK tahun 2023 di NTB.
“Artinya, data ini lebih kontekstual dan relevan dengan hasil intervensi nyata yang dilakukan Bang Zul melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 75 Tahun 2020 tentang Revitalisasi SMK,” beber alumni Magister Universiti Teknologi MARA, Malaysia ini.
Revitalisasi SMK: Membuka Jalan Baru Lulusan SMK
Okza lebih lanjut memaparkan, dalam penelusurannnya menemukan sejumlah fakta.
Sebut saja bagaimana pada tahun 2020, Bang Zul menginisiasi sebuah langkah yang berani dengan mengeluarkan Pergub Nomor 75/2020 tentang Revitalisasi SMK.
Pergub ini, katanya, meliputi 11 poin penting yang mencakup berbagai aspek. Program utama yang dilaksanakan adalah Refocusing Core SMK untuk memperkuat fokus pendidikan kejuruan, serta SMK BLUD yang bertujuan mendukung operasional mandiri sekolah.
Kemudian ada Teaching Factory yang menyediakan pengalaman belajar praktis berbasis industri bagi siswa, serta Kelas Startup yang mendorong setiap siswa untuk memiliki usaha sendiri melalui program “1 Siswa 1 Usaha”.
Menurut Okza, kolaborasi dengan industri ini diwujudkan melalui Kemitraan atau Link and Match yang menghubungkan sekolah dengan berbagai perusahaan untuk membuka akses magang dan peluang kerja bagi siswa. Program Pemasaran Tamatan/BKK Internal (Bursa Kerja) juga aktif menyalurkan lulusan SMK ke dunia kerja, studi lanjut, atau wirausaha.
“Dalam upaya memperkaya pengalaman belajar, program Guru Tamu/Industri Mengajar menghadirkan para profesional dari dunia industri sebagai pengajar tamu, dan Magang Guru memberikan kesempatan bagi para guru untuk magang di industri agar dapat memperbarui wawasan mereka. Selain itu, siswa dapat memperoleh pengakuan kompetensi melalui Sertifikasi Lulusan melalui LSP P1, yang membantu mereka lebih siap menghadapi dunia kerja,” paparnya seraya menambahkan adanya Program Budaya Kerja atau Sabtu Budaya yang dimaksudkan untuk menanamkan etos kerja, dan Kunjungan Industri/Wisata Belajar memberikan siswa kesempatan melihat langsung lingkungan industri.
“Keseluruhan program ini membentuk siswa SMK yang lebih kompeten, mandiri, dan siap menghadapi tuntutan dunia kerja. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa lulusan SMK memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan mampu beradaptasi di dunia kerja,” sebut Okza.
Di sisi lain, dia juga menemukan fakta salah satu bukti nyata keberhasilan program tersebut yakni “Kelas Startup” (1 Siswa 1 Usaha) yang berkembang pesat dari 0 siswa pada 2022 menjadi 2.328 siswa pada 2023.
Peningkatan ini, katanya, menunjukkan bahwa banyak siswa kini termotivasi untuk berwirausaha sejak dini, yang merupakan langkah strategis untuk mengurangi pengangguran di kalangan lulusan SMK.
Di sisi lain, kemitraan dengan industri melalui program “Link and Match” yang meningkat dari 347 mitra pada 2022 menjadi 748 pada 2023 menegaskan pentingnya hubungan antara dunia pendidikan dan industri untuk membuka akses yang lebih luas bagi siswa SMK dalam hal magang, bimbingan, dan kesempatan kerja.
Dengan peningkatan drastis pada sertifikasi lulusan, dari 1.475 siswa pada 2022 menjadi 8.198 siswa pada 2023, dapat disimpulkan bahwa revitalisasi SMK benar-benar berdampak pada kualitas lulusan. Mereka lebih siap masuk ke dunia kerja dengan sertifikasi kompetensi yang diakui.
“Secara keseluruhan, data ini mendukung argumen bahwa program revitalisasi SMK di NTB efektif dalam meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan kesiapan siswa SMK untuk memenuhi tuntutan dunia kerja modern,” ungkap Okza.
Sebagai pemerhati pendidikan, Okza menilai Pendekatan Munjizun yang hanya melihat data BPS tanpa memeriksa keberhasilan program revitalisasi adalah contoh klasik dari “kacamata kuda”.
“Ia terfokus pada data yang statis dan mengabaikan hasil positif dari program yang diinisiasi oleh Bang Zul. Ini sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Paul Krugman dalam “The Age of Diminished Expectations” di mana statistik kadang-kadang bisa menyesatkan ketika digunakan tanpa mempertimbangkan konteks dan perubahan dinamis di lapangan,” paparnya.
Intervensi Pendidikan dan Ketenagakerjaan
Okza juga menemukan fakta bahwa banyak ahli sepakat pengangguran di kalangan lulusan SMK tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan lapangan pekerjaan, tetapi juga oleh ketidakcocokan keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kebutuhan industri.
Ia menyitir temuan International Labour Organization (ILO) yang menyatakan bahwa revitalisasi pendidikan vokasional adalah salah satu cara untuk mengatasi ketimpangan antara keterampilan dan kebutuhan pasar.
“Inilah yang dilakukan oleh Bang Zul dengan program revitalisasi SMK yang mencakup kurikulum berbasis kebutuhan pasar,” tandasnya.
Hal ini, lanjut Okza, diperkuat oleh hasil penelitian dari Asian Development Bank (ADB) yang berjudul “Reaping the Benefits of Industry 4.0 Through Skills Development in Indonesia”.
Kajian ini merupakan bagian dari riset di empat negara yaitu Filipina, Indonesia, Kamboja dan Vietnam yang menunjukkan bahwa pelatihan keterampilan yang relevan dengan industri dapat secara signifikan mengurangi tingkat pengangguran pada lulusan pendidikan vokasi. Program Bang Zul yang bekerja sama dengan sektor industri adalah contoh konkret dari penerapan teori ini.
“Jika Munjizun memahami konteks ini, seharusnya ia bisa melihat bahwa revitalisasi SMK di NTB telah membawa perubahan positif yang signifikan,” cetusnya dan menegaskan bahwa Pengembangan dan revitalisasi SMK bukanlah kebijakan yang memberikan hasil instan.
“Butuh waktu dan kesinambungan agar dampaknya benar-benar terlihat pada data statistik keseluruhan,” demikian Okza. (r)
