PEMPROV NTB- bersama pemerintah kabupaten kota di NTB sudah resmi mengajukan usulan penerimaan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke pemerintah pusat sebanyak 500 formasi. Namun, seperti disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB Drs. Muhammad Nasir, rincian formasi dari pemerintah pusat belum diterima.
“Kita langsung ajukan begitu ditandatangani Pj Gubernur,” ungkapnya saat dikonfirmasi di sela sela mengikuti Jumat Salam di Desa Bilok Petung, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, Jumat 2 Februari 2024.
Setelah diajukan ke pemerintah pusat, tambahnya, pihaknya tinggal menunggu penetapan rincian formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Namun, mengenai waktu penetapan rincian formasi, pihaknya tidak tahu. “Kita tunggu saja,” jawabnya.
Sebelumnya, pihaknya mengajukan 500 formasi penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2024. Minimnya jumlah yang diajukan ini akibat kondisi fiskal daerah. Pihaknya khawatir, jika terlalu banyak mengajukan formasi tidak akan mampu menggaji CPNS dan PPPK secara keseluruhan.
Menurutnya, meski pemerintah pusat akan menerima 2,3 juta CPNS dan PPPK tahun 2024, jika pihaknya tidak memiliki anggaran, tidak berani mengusulkan formasi dalam jumlah banyak. “Kita tunggu saja rincian formasinya. Termasuk kapan waktu pelaksanaan seleksi,” tambahnya. (ham)
