Taliwang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mengusulkan sebanyak 2.847 formasi untuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2024 ini.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KSB, H. Abdul Malik mengatakan, usulan yang diajukan tersebut berdasarkan kebutuhan pemenuhan pegawai di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Kita kumpulkan dari OPD. Jadilah kemudian 2.847 itu kita masukkan dalam draf usulan ke Kemenpan RB,” katanya, Selasa 6 Februari 2024.
Menurutnya, kemungkinan masih akan bertambahnya usulan formasi pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun ini masih terbuka. Mengingat, Kemenpan RB baru-baru ini mengeluarkan kebijakan memperpanjang jadwal pengusulannya. “Nanti kita akan lihat lagi apakah memang ada formasi yang sekiranya masih kurang dari usulan awal. Maka kita masih punya kesempatan menambah,” katanya.
Usulan formasi PPPK itu sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan kepegawaian di lingkungan Pemda KSB. Dijelaskan H. Malik, selain untuk mengisi formasi yang masih lowong selama ini, usulan itu juga disesuakian dengan jumlah pegawai yang pensiun. “Karena tidak ada kuota pengangkatan PNS yang diberikan oleh pusat, maka lewat PPPK inilah kita coba usulkan pemenuhan pegawai kita,” sebutnya.
Dalam usulannya kali ini, Pemda KSB lebih fokus pada pengisian tenaga teknis. H. Malik sebelumnya mengatakan, dalam beberapa kali pengangkatan tenaga PPPK, formasi teknis masih terhitung sedikit. Sementara jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau tenaga honorer di tingkat OPD yang menjadi prioritas untuk diangkat menjadi PPPK masih sangat banyak. “Kalau guru dan tenaga kesehatan yang diangkat jadi PPPK sementara sudah cukup. Jadi tahun ini kita fokus tenaga teknis lagi,” ujarnya.
Meski mempriroitaskan tenaga teknis, H. Malik mengaku, tentu keputusan akhir berada di tangan Kemenpan RB. Sebab tidak selalu usulan Pemda kemudian dipenuhi termasuk dalam soal jumlahnya. “Kita juga tidak bisa pastikan semua usulan kita itu dipenuhi karena pasti harus berbagai juga dengan daerah lain. Tapi harapan kita setengahnya bisa diakomodir agar kesempatan PTT atau tenaga honorer kita diangkat jadi ASN lewat jalur PPPK makin banyak,” imbuhnya. (bug)
