Praya (Suara NTB) –\Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sejauh ini belum terlalu mendapat perhatian serius pemerintah daerah setempat. Hal itu bisa dilihat dari minimnya alokasi anggaran untuk program penanganan RTLH.
Tahun ini saja, Pemkab Loteng hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20 juta per rumah dalam bentuk stimulan. Dengan total RTLH yang ditangani tahun ini hanya 42 unit saja, sehingga kalau dikalkulasikan total anggaran untuk program RTLH hanya sekitar Rp 820 juta pada tahun 2024 ini.
“Hampir setiap tahun kondisinya memang seperti ini,” aku Kabid Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukinan (Disperkim) Loteng, M. Rusdi, kepada Suara NTB, Selasa (5/3).
Ditemui di sela-sela kegiatan Musrenbang Kecamatan di Desa Bilebante Kecamatan Jonggat, Rusdi mengatakan, kalau porsi anggaran fisik untuk program penanganan RTLH memang tidak begitu besar. Mengingat, dalam rencana kerja (renja) pemerintah daerah program RLTH memang tidak masuk dalam prioritas utama.
Meski pun dalam setiap musrenbang, usulan program RTLH selalu muncul di setiap kecamatan. Dengan katanya, program RTLH di tingkat bawah bagi masyarakat itu cukup populis. Tetapi dari sisi pemerintah, belum menjadi prioritas, mengingat, masih banyak program fisik lainnya yang lebih mendesak untuk ditangani.
Kendati demikian hampir setiap tahun Pemkab Loteng selalu menyiapkan alokasi anggaran untuk program RTLH. Artinya, meski tidak masuk prioritas, Pemkab Loteng tetap menaruh perhatian terhadap program RTLH. “Walaupun seperti tadi, tidak begitu besar jika dibandingkan dengan anggaran untuk program fisik lainnya,” imbuh Rusdi.
Untungnya, baik pemerintah provinsi maupun pusat setiap tahun juga mengalokasikan anggaran program RLTH. Ada juga dukungan dari lembaga dan badah usaha di luar pemerintah, termasuk jajaran TNI dan kepolisian setiap tahun juga menangani RTLH, sehingga kalau ditotal, rata-rata setiap tahun ada sekitar 500 rumah yang ditangani melalui program RTLH.
Hal itu sedikit tidak mampu menekan jumlah RTLH di Loteng setiap tahunnya. Walaupun kalau bicara total RTLH yang butuh penanganan masih sangat banyak. Dan, butuh puluhan tahun untuk menuntaskanya. “Data terakhir jumlah RTLH yang butuh penanganan di Loteng mencapai sekitar 26 ribu unit. Jumlah ini berkurang sekitar 2 ribuan unit dari data pada tahun 2021 silam,” tandasnya.
Dengan rara-rata 500 unit RTLH yang ditangani per tahun maka bisa dibayangkan butuh berapa tahun lamanya untuk bisa menuntaskan RTLH yang ada di Loteng. “Prinsipnya kita hanya menjalankan amanah. Berapa yang dialokasikan oleh pemerintah, itulah yang kita tangani,”pungkas Rusdi. (kir)
