Mataram (Suara NTB) – Penyerahan Surat Keputusan (SK) tenaga honor yang lolos Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 lalu belum bisa dilakukan. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota di NTB sudah mengajukan usulan penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, hingga saat ini Pertek yang menjadi dasar penyerahan SK ke PPPK yang lulus belum bisa dilakukan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, Drs. Muhammad Nasir, mengungkapkan, jika sekarang ini pihaknya belum bisa menyerahkan SK kepada 1.595 PPPK lingkup Pemprov NTB. Hal ini didasari Pertek dari BKN belum tuntas dikerjakan. ‘’Pertek dari BKN belum tuntas,’’ ujarnya pada Suara NTB, Kamis 21 Maret 2024.
Menurutnya, jika Pertek sudah tiba dari BKN, maka pihaknya akan segera menyerahkan SK pada PPPK bersangkutan. Apalagi dana untuk menggaji PPPK dengan rincian, 1.017 tenaga guru, 423 tenaga kesehatan dan 145 tenaga teknis sudah disiapkan dan tinggal dibayarkan. Sebelumnya, Muhammad Nasir menjanjikan akan menyerahkan SK pada PPPK yang lolos seleksi 2023 lalu pada pertengahan Maret ini dan PPPK bisa menerima gaji awal April. Namun, karena masih menunggu Pertek dari BKN, hingga sekarang ini, SK belum bisa diserahkan.
Pada PPPK yang akan diserahkan SK ini nanti setelah mereka pensiun akan menerima uang pensiun. Hal ini didasari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sama halnya seperti PNS, PPPK akan ini akan membayar premi asuransi lewat Asuransi Taspen. Pembayaran asuransi ini lewat pemotongan gaji sebesar 3,4 persen.
Namun, penerapan pemotongan gaji bagi PPPK di lingkup Pemprov NTB akan dilakukan setelah menandatangani surat perjanjian. Draf surat perjanjian digodok di Biro Pemerintahan Setda NTB. Setelah draf perjanjian pemotongan gaji PPPK tuntas dilakukan selanjutnya ditandatangani Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si.
Sementara mengenai perkembangan penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2024, Sekretaris BKD Provinsi NTB H. Saiful Amri, S.H., menyampaikan jika BKD NTB masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Sekarang ini, Analis SDM Aparatur di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Raden Ashadinata masih melakukan zoom dengan pemerintah pusat terkait formasi jabatan yang akan diterima pada seleksi CPNS dan PPPK tahun 2024 ini. (ham)
