Taliwang (Suara NTB) – Bupati Sumbawa Barat, H. W. Musyafirin menandatangi nota kesepahaman dengan Dirjen Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Nota tersebut berisikan kesepakatan kerjasama dalam upaya penanganan sampah B3.
Kegiatan tersebut digelar pada Selasa 02 April 2024 lalu, di Jakara. Selain KSB kesepakatan itu turut juga ditandangani oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya – Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi bagian dari pelaksanaan program tersebut.
Direktur Pengolahan BP3 KLHK Sugasri mengatakan, kegiatan ini merupakan realisasi dari Program Prioritas Nasional Tahun 2024 tentang Penghapusan Penggunaan Merkuri di lokasi Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di Indonesia. “Dan kegiatan ini diselenggarakan oleh KLHK,” katanya.
Bentuk pelaksanaan program itu dikatakan Sugasri, KLHK berencana akan melakukan pembangunan fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di ketiga daerah. “Jadi penandanganan nota kesepahaman dengan tiga Pemda ini adalah langkah awal program ini,” cetusnya.
Sugasri menyampaikan, program tersebut sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam mengatasi persoalan aktifitas penambangan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun. Khususnya pengurangan dan penghapusan merkuri. “Sudah ada 10 lokasi yang tersebar di Indonesia dilibatkan di program ini, dan sekarang tahun 2024 ada 3 lokasi,” urainya.
Bupati KSB, H. W. Musyafirin dalam sambutannya pada acara itu, menyambut baik program dari Direktorat Pengelolaan B3 – KLHK tersebut. “Salah satu lokasi yang diduga terjadi pencemaran akibat dari operasional tambang illegal yaitu danau Lebo Taliwang yang merupakan kawasan konservasi yang juga berada dibawah kewenangan KLHK. Masyarakat saat itu tidak ada yang berani makan ikan dari danau Lebo. Hal tersebut disebabkan karena banyak sekali penambang illegal beroperasi di sekitarnya,” ungkapnya.
Dengan adanya teknologi yang disiapkan KLHK itu, bupati mengaharapkan ke depan akan dapat menekan penggunaaan merkuri di lapangan. “Kalau nanti bantuan peralatan KLHK ini hasilnya bagus. Kita akan tambah lagi lewat APBD minimal di 5 titik. Dengan begitu KSB bisa bebas dari merkuri,” katanya.
Sementara itu, Dirjen PSLB3 KLHK RI, Rosa Vivien Ratnawati menyebutkan bahwa program tersebut merupakan upaya nyata menuju Indonesia tanpa merkuri. “ Tiga Daerah yang telah kita tetapkan tersebut adalah pilihan kita, setelah melalui proses penilaian. Sebelumnya ada dua darah lain yang menjadi calon penerima program namun kami batalkan karena pertimbangan lokasi yang tidak memungkinkan,” ungkapnya.
Ia berharap, seluruh peralatan yang disalurkan lewat program itu nantinya harus dipastikan oleh Pemda setempat terus berjalan. Karenanya Rosa menyarankan kepada Pemda penerima program untuk segera menyiapkan segala kelengkapannya.
“Bentuk kelompok atau lembaga yang nantinya mengelola. Karena program ini tidak boleh dijalankan oleh Pemda,” tandas Rosa. (bug)
