Mataram (Suara NTB) – Hingga saat ini, pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB belum terbentuk. Surat Keputusan (SK) Penjabat (Pj) Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., yang menandakan kepengurusan BPPD sudah definitif belum diterbitkan.
Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi NTB Jamaluddin, S.Sos., M.T., melalui Kepala Bidang (Kabid) Promosi Mulki, S.STP., mengakui, jika pihaknya masih belum mengusulkan ke Pj Gubernur NTB mengenai nama-nama kepengurusan BPPD NTB. Alasannya, sampai saat ini, pihaknya belum sepenuhnya menerima nama calon pengurus dari asosiasi atau organisasi profesi untuk ditetapkan sebagai anggota BPPD NTB.
‘’Misalnya dari maskapai, sampai saat ini kami masih belum menerima siapa nama-nama yang diusulkan, apakah dari Garuda, Lion atau yang lain. Begitu juga dari INCCA,’’ ungkapnya pada Suara NTB, Jumat 19 April 2024.
Pihaknya juga menerima usulan perubahan nama dari beberapa organisasi terkait siapa yang akan ditetapkan. Sementara beberapa asosiasi, seperti PHRI, ASITA, Astindo dan akademisi, tidak mengalami perubahan usulan nama.
Mulki mengakui, masih belum ditetapkan kepengurusan BPPD NTB ini berpengaruh besar terhadap agenda promosi pariwisata NTB. Namun, pihaknya berusaha melakukan promosi pariwisata, meski harus lewat media sosial atau cara lainnya. Pihaknya mengharapkan jika kepengurusan BPPD NTB sudah ditetapkan, maka agenda promosi pariwisata bisa berjalan lancar.
Disinggung mengenai lambannya penetapan nama-nama yang akan diusulkan sebagai anggota BPPD NTB, Mulki mengungkapkan, sepenuhnya masih menunggu usulan dari asosiasi. Namun, pihaknya menargetkan dalam waktu dekat ini, nama-nama yang akan sudah masuk ini akan diusulkan ke Pj Gubernur NTB sebagai pengurus BPPD NTB.
Selain itu, pihaknya juga tidak ingin setelah kepengurusan BPPD NTB ditetapkan akan menimbulkan protes dari pihak lain. Namun, pihaknya mengakui tidak bisa memuaskan semua pihak, karena nama-nama yang diusulkan dalam kepengurusan BPPD NTB sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat. ‘’Kami memaklumi tidak bisa memuaskan semua. Pasti ada yang protes. Namun, kami berusaha menetapkan kepengurusan sesuai dengan masukan dari asosiasi atau organisasi dan ketentuan dari pemerintah pusat,’’ terangnya.
Sebelumnya Mulki juga menyebut, jika pengurus BPPD NTB sekarang ini tidak menerima gaji. Nantinya, pengurus yang akan mengelola anggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah dalam mempromosikan pariwisata di daerah ini. (ham)
