Jakarta (Suara NTB)- Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi M.Si menjadi narasumber pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Tempo Media di Jakarta, Kamis 25 April 2024 kemarin. Ia berbagi pengalaman di dalam pengelolaan sampah di Provinsi NTB, baik peluang dan tantangannya.
Menurut Pj Gubernur, secara umum terdapat tiga komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam pengelolaan sampah. Pertama, NTB sebagai destinasi nasional mesti menghadirkan destinasi bersih dan nyaman. Dimana tugas provinsi menjaga destination image dan kabupaten/kota sebagai lokus destinasi menjaga object image.
Kedua, mewujudkan sirkular ekonomi. Sampah memiliki nilai ekonomi dengan menghadirkan industri atau hilirisasi persampahan. Ketiga, menuju NTB Net Zero Emission 2050, sampah yang menjadi salah satu sumber emisi, sehingga pengelolaan sampah yang baik bisa mengurangi emisi.
“Proyeksi total produksi sampah sehari di NTB sekitar 2.709 ton yang dihasilkan seluruh kabupaten/kota. Di mana Lombok Timur, Lombok Barat dan Lombok Tengah dan Kota Bima yang terbesar dalam produksi sampah,” ungkapnya.
Pj Gubernur juga menyampaikan beberapa upaya Pemprov NTB, diantaranya respons masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sampah organik cukup baik. Di mana telah ada 42 Rumah Magot yang mengelola sampah organik, dengan menghasilkan sebesar 6,2 ton/hari.
“Sesuatu yang belum pernah ada, kemudian ada. Termasuk pengelolaan TAP Kebon Kongok dengan menutup Landfill yang telah berusia 30 tahun. Kini ditata dan menjadi Ruang Terbuka Hijau. Landfill dengan tinggi 40 meter seluas 5 hektare menjadi alternatif wisata,” urainya.
Hiliriasi persampahan ditandai dengan adanya pengoperasian sejumlah fasilitas pendukung. Misalnya pabrik Incinerator pengolahan sampah Limbah B3 Fasyankes, pabrik bata plastik Block Solutio, operasionalisasi TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Kebon Kongok berkapasitas 120 ton input dan 50 ton output/hari dan lainnya.
“Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov NTB dalam mendukung Co-firing PLTU Jeranjang yakni TPA memproduksi RDF atau pelet sampah untuk mengurani pengurangan batubara di PLTU. Memang tidak mudah dalam pengelolaan sampah, apalagi sebagai destinasi diperlukan kolaborasi dan integrasi semua pihak.” tuturnya.
Selain Pj Gubernur NTB, juga hadir Walikota Solok Sumatera Barat, Bupati Sumenep dan Wakil Wali Kota Banjarmasin serta praktisi dan konsultan persampahan Waste 4 Change. Peserta FGD sebagian besar adalah para kepala Dinas Lingkungan Hidup beberapa kabupaten/kota di Sumatera dan Jawa serta Provinsi Lampung. (r)
