REALISASI belanja APBN di wilayah NTB mengalami kontraksi tipis 1,95 persen hingga bulan Maret 2024, imbas dari kontraksinya penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 4,88 persen. Belum optimalnya penyaluran TKD, salah satunya disebabkan masih nihilnya realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaraan Provinsi NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, belanja Kementerian/Lembaga periode Januari – Maret tumbuh 4,16 persen (y-o-y). Realisasi ini didominasi oleh belanja barang sebesar Rp904,45 miliar (26,4 persen dari pagu) dan belanja pegawai sebesar Rp877,43 miliar (26,9 persen dari pagu).
Ia mengatakan, belanja modal turut memberi andil pada belanja Kementerian/Lembaga, yaitu sebesar Rp261,69 miliar (16,3 persen dari pagu). Pertumbuhan belanja didorong oleh akselerasi kegiatan yang dilaksanakan oleh satker-satker lingkup Provinsi NTB. Lima Kementerian/Lembaga dengan realisasi belanja tertinggi pada Provinsi NTB yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilihan Umum, BKKBN, Kementerian Pertahanan, dan Kepolisian Negara RI.
“Penyaluran TKD sampai dengan Maret 2024 terkontraksi 5,13 persen, utamanya disebabkan belum adanya realisasi DAK Fisik,” kata Ratih Hapsari Kusumawardani dalam keterangannnya, Jumat 26 April 2024 kemarin.
Kontraksi realisasi juga terjadi pada komponen Dana Bagi Hasil (DBH) dan DAK Nonfisik, dengan persentase kontraksi masing-masing sebesar 38,77 persen dan 34,03 persen. Penyaluran DAU mengalami pertumbuhan sebesar 10,68 persen dan menjadi realisasi komponen TKD tertinggi, dengan realisasi sebesar Rp2.711,97 miliar. Selain DAU, DAK Nonfisik juga telah disalurkan sebesar Rp580,59 miliar, untuk bantuan operasional kesehatan, pendidikan serta operasional lainnya.
“Adapun Dana Desa sudah tersalur sebesar Rp312,6 miliar untuk 848 desa” terangnya.
Ia menegaskan, DAK Fisik pada tahun 2024 sebesar Rp1,7 triliun. Sampai dengan 31 Maret 2024, belum terdapat realisasi atas komponen TKD tersebut. DAK Nonfisik dengan pagu Rp2,8 triliun, telah direalisasikan sebesar Rp1.068 miliar. DAK Nonfisik yang sudah salur terdiri atas BOP Kesetaraan (Rp16,46 miliar), BOP Paud (Rp62,61 miliar), dan BOS (Rp505,08 miliar).
Dana Desa dengan pagu Rp1,1 triliun, dari Dana Desa Earmarked yang telah tersalur sebesar Rp165,86 miliar untuk 848 desa, sedangkan Dana Desa NonEarmarked sebesar Rp146,73 miliar untuk 848 desa.
Adapun realisasi pendapatan negara di wilayah Provinsi NTB dengan bulan Maret 2024 mencapai Rp1,9 triliun atau 19,78 persen dari target tahun ini. Dari jumlah tersebut pajak menyumbang 86.63 persen, sementara sisanya dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dari dua jenis pajak, pajak internasional mampu tumbuh 288,50 persen yang utamanya berasal dari pajak ekspor (tumbuh 32,30 persen), sementara pajak impor masih kontraksi 12,20 persen. Tingginya pertumbuhan pajak ekspor utamanya berasal dari hasil tambang konsentrat dengan operatir utama PT Amman Mineral.(ris)
