RENCANA Dinas PUPR Kota Mataram menata Jalan Pabean dan Jalan Saleh Sungkar Ampenan, mendapat dukungan dari anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH. Dia yakin, penataan ruas jalan yang menelan anggaran Rp450 juta, sudah melalui perencanaan yang matang.
‘’Tidak mungkin dengan anggaran hampir setengah miliar, kemudian tidak ada perencanaan,’’ katanya. Tetapi, Komisi III, belum melihat seperti apa detail perencanaan penataan dua ruas jalan di Ampenan itu. Namun demikian, Muhtar menegaskan dirinya sangat mendukung rencana tersebut. Terlebih dua ruas jalan itu ada di daerah pemilihannya.
‘’Malah sebenarnya bukan itu yang menjadi bidikan saya. Tetapi kita tahu bahwa itu jalan nasional,’’ cetusnya. Muhtar sejak lama sering menyuarakan perlu penganganan Jalan Koperasi. Sebab setiap hujan, di sana selalu tergenang cukup lama. ‘’Tapi mungkin karena Jalan Koperasi ini adalah jalan provinsi jadi lama ditangani,’’ kelakarnya.
Tetapi, sambung politisi Partai Gerindra ini, ke depan pihaknya akan terus mengkoordinasikan persoalan Jalan Koperasi dengan OPD-OPD terkait. ‘’Kita ingin warga yang tinggal di sepanjang Jalan Koperasi, tidak terdampak lagi,’’ imbuhnya.
Muhtar menyarankan agar penataan Ampenan, khususnya di Jalan Pabean dan Jalan Saleh Sungkar, menonjolkan Ampenan sebagai kota tua. ‘’Harus didesain sedemikian rupa, sehingga nama kota tua tidak pudar,’’ katanya. Menurut anggota dewan dapil Ampenan ini, penataan Ampenan hendaknya tidak hanya yang kelihatan atau yang berada di jalan utama saja.
‘’Coba masuk ke Jalan Dende Seleh, di sana jalannya sangat tidak tertata. Belum tersentuh program pemerintah,’’ ungkapnya. Muhtar tidak menyangkal penataan Jalan Pabean dan Jalan Saleh Sungkar karena dua ruas jalan itu terlihat langsung oleh wisatawan yang berkunjung.
‘’Sekarang tergantung pemerintah, jalan itu mau dilewati orang luar atau orang dalam,’’ selorohnya. Muhtar lebih setuju kalau masyarakat Kota Mataram berhak menikmati fasilitas daerah. Dengan demikian, penataan jalan selain Jalan Pabean dan Jalan Saleh Sungkar, mutlak diperlukan.
Kendati demikian masyarakat tidak bisa menyalahkan pemerintah sepenuhnya. ‘’Ini juga kesalahan kita-kita yang ada di Dapil sana (Ampenan, red),’’ akunya.
Pada bagian lain, mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini mengajak masyarkat Ampenan untuk tidak cuek dengan kondisi daerah. (fit)
