Mataram (Suara NTB) –Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana menolak RENCANA penyelenggaraan Motorcross Grand Prix di Sirkuit Selaparang, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang. Penolakan ini berkaitan dengan residu masalah pada penyelenggaraan tahun 2023. Tunggakan pajak sebelumnya diminta diselesaikan. “Kami tidak pernah diajak bicara dan permasalahan tahun kemarin saja belum selesai,” tegas Mohan dikonfirmasi usai rapat koordinasi dengan pimpinan OPD di Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram pada Senin 27 MEI 2024.
Permasalahan MXPG di tahun 2023, sampai saat ini belum diluruskan, sehingga pihaknya tidak akan mau bicara atau membahas apapun tentang penyelenggaraan MXGP di tahun 2024. Ditegaskan Mohan, MXGP bukan perkara sukses atau tidak suksesnya penyelenggaraan, tetapi harus berbicara kemanfaatan.
Bagi Pemkot Mataram tentunya mengambil pembelajaran dari penyelenggaraan di tahun 2023 lalu, karena tidak ada sesuatu yang didapatkan, bahkan Pemkot Mataram hanya mendapatkan masalahnya saja dari event motorcross tersebut. “Jadi, kita hanya mendapatkan masalahnya saja yang sampai hari ini masalah yang harus kita selesaikan,” terangnya.
Mohan mengingatkan, jika penyelenggara ingin melaksanakan kegiatan MXGP di Sirkuit Selaparang diminta menyelesaikan sisa masalah sebelumnya. Jangan hanya menaikkan lokasi kegiatan di Kota Mataram. Oleh karena itu, penyelenggara diperingatkan kembali untuk menyelesaikan tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang mencapai Rp800 juta. “Kalau kami tidak setuju, mereka mau apa. Pokoknya saya warning kepada penyelenggara,” tegasnya.
Menurutnya, pelaksanaan balap motorcross kelas dunia tidak bisa diselenggarakan dengan serampangan tanpa harus koordinasi dengan baik. Jangan sampai pemerintah daerah dianggap tidak ada, karena daerah pasti akan terbebani dengan event skala internasional tersebut, padahal tidak ada kemanfaatan yang dirasakan Kota Mataram.
Ia mencontohkan, lintasan sirkuit masih bermasalah. Saat musim kering, debu terbang ke pemukiman warga sehingga menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut (ISPA).
Walikota kecewa pascapenyelenggaraan MXGP tidak ada lagi kegiatan apapun di kawasan tersebut. “Jadi begitu selesai, tidak ada lagi kegiatan. Tidak ada maintance. Kami tidak pernah diajak bicara mau diapakan. Jadi tidak usahlah karena kepentingan tertentu, kemudian kita dipaksakan tanpa diajak bicara,” sindirnya.
Selain itu, Infront juga tidak pernah bertemu dengan Pemkot Mataram. Padahal, penyelenggaraan kegiatan skala internasional perlu pelibatan pemprov dan pemerintah daerah yang menjadi lokasi kegiatan untuk duduk bersama membahas kebutuhan serta komponen-komponen apa saja yang harus dikerjasamakan. (cem)
