Selong (Suara NTB) –Pencapaian target perbaikan status Indeks Desa Membangun (IDM) adalah salah satu indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Khususnya di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) . Data IDM Lotim terbaru memperlihatkan jumlah desa dengan status mandiri melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) 2018-2023 dan capaiannya 200 persen.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lotim, Salmun Rahman menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat 31 Mei 2024 menjelaskan, selama lima tahun terakhir, tahun 2018 di Lotim tidak ada satupun desa masuk kategori mandiri. Status desa paling tinggi dalam IDM adalah desa maju sebanyak 25 desa, desa berkembang 178 desa dan desa tertinggal 36 desa.Tahun 2019 meningkat dengan hadirnya 1 desa mandiri, 72 desa maju, 160 desa berkembang dan tersisa 6 desa tertinggal. ‘’IDM 2023, dari 239 desa se Lotim 88 mandiri. 2020, status IDM Lotim makin baik dengan penambahan jumlah desa mandiri menjadi 7, desa maju 96 dan berkembang 136. Sudah tidak ada lagi desa tertinggal,’’ klaimnya.
Tahun 2021, 19 desa mandiri, 129 desa maju dan 91 desa berkembang. 2022 lebih baik lagi, 60 desa mandiri, 143 desa maju, 36 desa berkembang. Terakhir, angkanya jauh melampaui target IDM Lotim dengan capaian 88 desa mandiri, 125 desa maju dan tersisa 26 desa berkembang.
Perubahan status IDM ini akan membuat desa sangat diuntungkan. Salah satu keuntungannya desa mandiri ini boleh menggunakan dana desanya untuk renovasi menata desanya. Tapi maksimal 10 persen, sehingga sangat rugi kalau desa tak mandiri.
Tidak ada kaitannya kalau mandiri lalu dana menurun. Karena soal dana itu jumlah penduduk miskin jadi indikator utama.
Desa diharapkan dapat kepercayaan semua dari pemerintah semua level. Salah satu fungsi mandiri kelembagaan desa baik. Desa yang sudah memiliki status mandiri diingatkan agar menjaga desanya dan hendaknya bangga jadi desa mandiri.
Perubahan status desa dalam IDM ini dilihat dari berbagai variabel penilaian. Di antaranya Indeks Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi, Lingkungan. Penilaiannya menggunakan sistem, sehingga tidak bisa sembarangan dan asal. Saat ini di seluruh desa di Lotim sebenarnya sudah cukup baik. Di mana belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBDes dan minimal 70 persen untuk pembangunan. (rus)
