WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., menanggapi tingginya angka kemiskinan di dua kecamatan di Kota Mataram, yakni Kecamatan Ampenan dan Sandubaya. Kondisi ini tentu menjadi miris di tengah beragam bantuan yang digelontorkan pemerintah. Belum lagi dari program Pokir (pokok pikiran) dewan.
Di Kecamatan Ampenan misalnya. Di sana terdapat delapan anggota dewan. Dimana setiap tahunnya selalu ada pokir dewan yang diaarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ‘’Makanya ke depan kita berharap, setiap bantuan itu memang betul-betul bisa dimanfaatkan untuk membantu perekonomian keluarga. Dalam hal ini maksud saya bisa dijadikan modal usaha. Jangan untuk kebutuhan konsumtif,’’ ujarnya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin 3 Juni 2024
Anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini berharap pola pikir masyarakat dalam memandang bantuan, adalah untuk membantu bagaimana agar perekonomian mereka bangkit dan berkembang. ‘’Jangan sampai ada pikiran, ah nanti dapat bantuan lagi,’’ cetusnya.
Nyayu berharap, ketika ada bantuan yang turun. Baik bantuan permodalan, bantuan alat usaha yang diberikan oleh pemerintah maupun oleh anggota dewan melalui pokir mereka masing-masing, paling tidak, dapat menyelesaikan persoalan. ‘’Sehingga tidak lagi jadi kantong kemiskinan di dua wilayah ini. Karena memang, suka tidak suka, kita semua tahu bantuan itu berbagai macam bentuknya. Dan tidak saja dari pemerintah, termasuk rekan-rekan dewan juga sudah melakukan hal yang sama,’’ terangnya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini mencontohkan bantuan permodalan, agar benar-benar digunakan untuk mengembangkan usahanya. ‘’Jangan nanti kalau diberikan bantuan untuk permodalan malah digunakan untuk hal-hal konsumtif dengan harapan nanti dapat bantuan lagi,’’ sesalnya.
Disisi lain, kata mantan Sekretaris Komisi IV ini, pemerintah tidak bisa sepenuhnya menyalahkan masyarakat. ‘’Apalagi seperti saat ini. Sebentar lagi sekolah mulai masuk. Ya kita tidak bisa menyalahkan saudara-saudara kita seperti itu,’’ ujarnya. Nyayu mengajak semua pihak mencarikan solusi.
Untuk PPDB misalnya, sekolah jangan memberatkan orang tua. Jangan lagi ada sekolah yang memerintahkan kepada anak-anak untuk membeli kebutuhan sekolah di sekolah. ‘’Akhirnya, usaha yang mungkin baru saja dirintis akhirnya gulung tikar lagi,’’ pungkasnya. (fit)
