APARATUR Sipil Negara (ASN) harus memberikan contoh kepada masyarakat umum mengenai pemahamannya terhadap ideologi dan sejarah negara ini. Pemahaman ini penting diberikan, karena ASN adalah pelayan dan abdi masyarakat. Jangan sampai, ketika melaksanakan tugas atau diberikan kepercayaan memimpin lembaga pemerintahan, ASN ini tidak tahu dan paham mengenai ideologi dan sejarah bangsa ini.
Hal inilah yang menjadi fokus dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB. Kepala BPSDM Provinsi NTB Dr. H. Ashari, S.H., M.H., menekankan jika pemahaman aparatur yang akan menjadi calon pemimpin bangsa terhadap ideologi dan sejarah bangsa ini harus diberikan. Bahkan, terkait pembinaan ideologi negara, BPSDM Provinsi NTB sudah menjalin kerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat).
Mantan Sekretaris DPRD NTB ini mengakui, jika pihaknya sudah diberikan kepercayaan dalam melakukan diklat pada calon pemimpin bangsa ke depan dari pemerintah daerah di Provinsi NTB dan juga instansi vertikal lainnya (kejaksaan, kepolisian, TNI dan lainnya).
“Kita sudah dilakukan visitasi akreditasi. Dan kita inginkan semua akreditasi kita dapat A,” ujarnya pada Suara NTB di Kantor Gubernur NTB, kemarin.Mengenai pemahaman terhadap ideologi Pancasila, diakuinya, banyak orang yang sudah hafal. Namun, penerapan dari butir-butir Pancasila bagi ASN maupun para pejabat dalam melakukan pengabdian pada masyarakat harus ditingkatkan lagi, khususnya dari sisi etik dan moral.
Untuk itu, tegasnya, dalam pelaksanaan pemerintahan membutuhkan ASN betul-betul berintegritas. Jika sudah berintegritas, maka dari sisi akhlak atau tindakan dan perbuatannya di lapangan akan berpedoman pada aturan yang sudah ditetapkan. ‘’Paling tidak dari sisi ucapan dan tindakan sama,’’ ujarnya.
BPSDM Provinsi NTB, tambahnya, memiliki banyak Widyaiswara (WI), yakni 30 orang dibandingkan dengan daerah lain yang hanya memiliki belasan tenaga WI. Bahkan, dari hasil akreditasi yang dilakukan Lembaga Administrasi Negara (LAN), BPSDM Provinsi NTB mendapatkan nilai akreditasi A. “Makanya kemarin tahun ini kita akan mengadakan PKN (Pelatihan Kepemimpinan Nasional) 2 . Di Pj Gubernur sudah di-ACC, namun saat di BPKAD dicoret. Terus ada yang menganggarkan diri sendiri, meminta rekomendasi ke luar daerah, saya tidak kasih itu, karena kita lebih bagus di sini untuk menggelar PKN 2,” terangnya.
Dengan banyaknya sumber daya manusia sebagai tenaga pengajar di BPSDM Provinsi NTB, tegasnya, sudah lebih dari cukup. Hal ini menjadi landasan OPD di lingkup Pemprov NTB dan juga pemerintah kabupaten/kota di NTB tidak perlu menggelar PKN atau Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) ke luar daerah.
“Untuk apa kita mau keluar daerah? Makanya ketika ada OPD yang menganggarkan dirinya menggelar PKN ke luar daerah, kita nggak kasih, karena menyangkut marwah dari BPSDM. Bahkan kemarin saja ada 6 dari kejaksaan yang mengikuti PKA di BPSDM NTB,” terangnya.
Ashari menambahkan dari berbagai macam pelatihan yang diberikan ada ASN atau pejabat di instansi masing-masing bisa menjadi ASN yang berakhlak, bermartabat dan ASN bebas dari korupsi. “Jadi kata kunci yang kita inginkan ke depan, semua pegawai berintegritas. Jadi satu dengan perbuatan dan ucapan,” harapnya. (ham)
