Mataram (Suara NTB) – Rangkaian Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi jenjang SMA sederajat tahun ajaran 2024/2025 telah berakhir. Persoalan ada siswa yang belum mendapatkan sekolah kembali muncul. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan menyalurkan siswa tersebut ke sekolah negeri.
Siswa yang belum mendapatkan sekolah tersebut seharusnya mendaftar ke sekolah swasta, tetapi akhirnya Dinas Dikbud NTB akan menyalurkan mereka ke sekolah negeri di luar jadwal PPDB. Kondisi ini membuat sekolah swasta yang belum mendapatkan siswa kian pasrah.
Ketua Forum Sekolah Swasta Kota Mataram, Baidawi mengatakan, pihaknya tidak ingin banyak berkomentar, karena persoalan seperti ini terus berulang dari tahun ke tahun. Menurutnya, semua pihak seharusnya mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh Dikbud NTB.
“Sebenarnya saya sudah tidak punya komentar karena masalah ini adalah pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya, karena terlalu banyak kepentingan dari luar Dikbud yang juga mendesak Dikbud, sehingga kondisi ini tidak akan pernah ada solusinya sampai kapanpun. Kecuali semua pihak mengerti dan mau menerima aturan yang sudah dibuat Dikbud,” ujarnya Jumat, 12 Juli 2024.
Ia hanya berharap pengelola sekolah swasta bisa tetap kuat dan bersemangat untuk mengembangkan sekolah. “Akhirnya saya bisa berdoa semoga teman-teman swasta bisa lebih kuat dan semangat untuk mencari peluang-peluang dalam mengembangkan sekolah,” ujarnya.
Sebelumnya, Baidawi menyarankan agar sekolah swasta dilibatkan dalam PPDB sekolah negeri. Pelibatan sekolah swasta juga sebagai bentuk tindakan nyata pemerintah menyelamatkan sekolah swasta. Termasuk jika ada kondisi tertentu saat PPDB, sekolah swasta bisa dilibatkan.
“Sebenarnya kalau memang ada keinginan dari pemerintah untuk menyelamatkan sekolah swasta, tentu dari perencanaan sampai kebijakan yang akan diambil jika ada kondisi-kondisi tertentu dalam PPDB itu seharusnya swasta juga dilibatkan. Tapi memang kembali lagi ke goodwill (niat baik) pemerintah,” ujar Baidawi yang juga pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta NTB.
Sementara itu, Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., kepada wartawan pada Senin, 8 Juli 2024 mengatakan, PPDB di sekolah swasta yang dianggap bagus oleh masyarakat lebih cepat tutup, karena banyak peminat. Ia juga mendorong sekolah swasta lainnya untuk terus berinovasi.
“Saya mendorong juga swasta terus berbenah dan berinovasi memberikan pelayanan yang lebih baik agar siswa tidak menumpuk di sekolah negeri. Sekolah swasta diberikan kebebasan tanpa zonasi, masyarakat diberikan kebebasan memilih, tapi kebanyakan masyarakat masih memilih sekolah negeri, tidak bisa dipaksakan,” ujar Aidy.
PPDB jalur zonasi kembali menghadirkan polemik di kalangan orang tua siswa. Pasalnya, ditemukan kasus siswa yang rumahnya berdekatan, tetapi ada yang tak lolos PPDB sistem zonasi. Menyikapi hal tersebut, Aidy Furqan, mengatakan seluruh siswa-siswi NTB harus bersekolah. Untuk mengatasi permasalahan itu, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Gubernur NTB dan Kemendikbudristek.
Setelah mendapatkan izin dari Kemendikbudristek, Aidy mengaku akan segera mencari solusi perihal siswa yang belum tertampung ini. “Siswa yang belum tertampung, (harus) tertampung, karena semua anak NTB harus sekolah,” lanjutnya.
Adapun kasus siswa yang tidak lolos sistem zonasi, padahal siswa lain yang berada di samping rumahnya lolos, Aidy mengaku bahwa sistem zonasi tidak hanya dilihat dari jarak sekolah dengan rumah. Namun perlu melihat berapa daya tampung yang dibutuhkan oleh sekolah. (ron/era)
