Mataram (Suara NTB) – Kekeringan yang terjadi di beberapa daerah di NTB mendapat atensi dari Pemprov NTB, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB. Bahkan, beberapa kabupaten di NTB sudah membuat Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat Kekeringan. Termasuk Pemprov NTB sudah membuat SK Tanggap Darurat Kekeringan dan sudah ditandatangani Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin.
Kepala Pelaksana BPBD NTB Ir. H. Achmadi, SP-1., mengakui, di beberapa wilayah di NTB, khususnya Lombok bagian selatan sudah dilanda kekeringan. Namun, untuk sementara, penanganan masalah kekeringan masih ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota yang wilayahnya dilanda kekeringan.
Sementara pihak provinsi, ujarnya, siap memberikan dukungan pada kabupaten/kota yang membutuhkan bantuan distribusi air bersih ke wilayah yang terdampak. Saat ini, ujarnya, pemerintah hanya akan mendistribusikan air bersih terlebih dahulu. Setelah eskalasi kekeringan memuncak yang diperkirakan bulan Agustus mendatang, maka pemerintah provinsi bersama dengan kementerian langsung turun tangan membantu.
Terkait masalah dana yang dianggarkan untuk musim kering ini baru sekitar Rp35 juta atau setara dengan 100 tangki air bersih. Anggaran ini belum termasuk anggaran definitif atau anggaran tetap, karena baru memasuki musim kemarau, sehingga dampak kekeringan belum begitu terasa.
Beda halnya dengan sudah ditandatanganinya SK Tanggap Darurat dari Pj Gubernur NTB, lanjutnya, Pemprov NTB siap membantu pemerintah kabupaten/kota melalui Biaya Tidak Terduga (BTT). BTT ini nanti bisa dikeluarkan sewaktu-waktu dalam membantu pemerintah kabupaten/kota mengatasi masalah dampak kekeringan. Dan anggaran yang dikeluarkan disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan.
Di beberapa daerah di NTB, seperti Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur sudah dihadapkan dengan masalah kekeringan. Dalam mengatasi dampak musim kemarau ini, pemerintah daerah masing-masing sudah mendistribusikan air bersih, meski dengan dana terbatas.
Di Lombok Timur terhitung sejak 1 Juli 2024 lalu sudah ditetapkan siaga darurat mengatasi kekeringan, karena sebanyak 295 ribu warga yang mulai merasakan krisis air bersih.
Ratusan ribu warga tersebut tersebar di delapan kecamatan, yakni Sambelia, Suela, Keruak, Jerowaru, Sakra Timur, Pringgabaya, Sakra Barat dan Sikur. (ham)
