Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Sumbawa, tengah berupaya mencari solusi agar keberadaan Balai Benih Utama (BBU) benur di Meno tetap beroperasi meski kontraknya akan berakhir di akhir tahun 2024.
“Desember ini kan habis masa kontraknya untuk BBU Benur, sehingga kita khawatir potensi PAD sebesar Rp150 juta dari sektor tersebut akan hilang,” kata Kadis Lutkan Sumbawa, Rahmat Hidayat, kepada Suara NTB, Senin, 19 Agustus 2024.
Rahmat pun meyakinkan, terkait dengan hal itu dalam waktu dekat pihaknya segera melakukan rapat untuk mencari solusi atas pengelolaan terhadap aset tersebut. Termasuk juga melakukan negosiasi dengan pengelola BBU untuk tetap mengelola aset tersebut.
“Bangunan BBU ini adalah bangunan lama, sehingga pengelola banyak melakukan renovasi sehingga diharapkan mereka tetap mengelola atas aset tersebut,” ucapnya.
Kondisi itu kembali diperparah karena biaya sewa aset tersebut senilai Rp150 juta belum dilakukan penilaian harga oleh KPKNL apakah sudah sesuai atau tidak. Namun pemerintah berharap agar penilaian harga sewa tidak melebihi Rp200 juta, karena jika terjadi pengelola tidak akan sanggup.
“Kalau biaya sewanya Rp200 juta per tahun masih sanggup lah bagi pengelola, jika melebihi dari harga tersebut maka pengelola akan berfikir ulang,” ujarnya.
Hal itu tentu sangat beralasan, karena di lokasi BBU itu adalah hatchery (usaha pembenihan benur atau benih udang) dan harus menanggung biaya benih dan karyawan. Sementara hatchery swasta saat ini sangat banyak dengan harga yang bersaing.
“Itulah yang kita tengah mencari solusi supaya pengelola ini tidak mundur, karena secara standar kita masih jauh kalah dari hatchery swasta. Sehingga kami berharap penetapan harga sewa nantinya bisa meringankan pengelola saat ini,” tukasnya. (ils)
