Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menganggarkan Rp217 miliar agar suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak di provinsi ini.
Anggaran senilai Rp217 miliar tersebut diberikan kepada lembaga yang mengatur keamanan dan lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah. Rinciannya ialah anggaran untuk Bawaslu senilai Rp36 miliar, KPU Rp138 miliar, Polda NTB Rp38 miliar, dan untuk Korem 162/WB Rp5 miliar.
Penjabat Gubernur NTB yang diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Prrovinsi NTB, H. Ruslan Abdul Gani mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai segala kebutuhan operasional dan logistik yang dibutuhkan.
“Pendanaan ini mencakup berbagai kebutuhan operasional dan logistik yang diperlukan, untuk memastikan pelaksanaan pilkada berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya dalam sambutannya pada Rakor Lintas Koordinasi pengamanan pilkada serentak di Lombok Raya, Selasa, 20 Agustus 2024.
Suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November mendatang merupakan harapan Pemprov NTB. Menurutnya, Pilkada yang sukses tidak hanya diukur setelah proses pencoblosan selesai, tetapi juga terjadinya stabilitasi politik dan adanya peningkatan pemilih.
“Stabilitas ini menjadi sangat penting, terutama mengingat kondisi politik di ntb yang dinamis, dengan berbagai tantangan yang ada,” lanjutnya.
Karena di beberapa kawasan di NTB masih rawan terjadi kerusuhan dalam Pemilu, Pj Gubernur NTB mengatakan seluruh jajaran Pemprov NTB, khususnya lembaga keamanan untuk selalu antisipasi.
Lima kerawanan yang disoroti oleh Pj Gubernur adalah terjadinya kerawanan sosial, kerawanan politik, kerawanan keamanan, kerawanan logistik, dan kerawanan kesehatan.
Kerawanan sosial antara diantaranya adalah konflik antar kelompok pendukung calon yang disebabkan oleh perbedaan pandangan politik, isu etnis, dan rivalitas, penyebaran hoaks dan disinformasi, dan eksploitasi isu sara dalam kampanye yang dapat menimbulkan gesekan antar komunitas.
Kerawanan politik yang perlu diantisipasi ialah adanya ancaman intimidasi dan kekerasan politik serta upaya manipulasi hasil pemilu seperti penggelembungan suara dan money politics.
Kerawanan keamanan yang masih terjadi di beberapa daerah seperti Bima dan Dompu perlu juga diantisipasi. Mengingat pelaksanaan pemilu pada Februari lalu ada pembakaran TPS di Bima sehingga ini menjadi catatan bagi petugas keamanan untuk memastikan proses pemilihan umum berjalan sukses.
“Keamanan juga menjadi atensi karena ada potensi kerusuhan massa jika hasil pilkada tidak diterima oleh sebagian kelompok, ataupun ancaman gangguan keamanan dari kelompok-kelompok yang berusaha mengacaukan pelaksanaan pilkada,” jelasnya Ruslan.
Kemudian, adapula kerawanan logistik yang bisa saja terjadi saat distribusi logistik pemilu, terutama ke daerah-daerah terpencil di NTB, ataupun kesiapan Infrastruktur pendukung, seperti TPS dan alat tulis, untuk memastikan kelancaran pemilihan.
Terakhir, terkait kerawanan kesehatan, dimana harus diantisipasi tentang ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai untuk mengantisipasi keadaan darurat selama pilkada.
Untuk mengantisipasi lima kerawanan tersebut, Pj Gubernur NTB meminta agar terjalin sinegritas dan koordinasi antara stake holder, petugas pemilu, dan petugas keamanan. Selain itu, dibutuhkan juga netralitas oleh seluruh jajaran seperti KPU dan Bawaslu, ASN, Polri, serta TNI. (era)
Recent Comments