Sumbawa Besar (Suara NTB) – Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah memastikan tidak ada unsur politik terkait mutasi 24 pejabat administrator dan pengawas lingkup Pemkab setempat, Jumat, 23 Agustus 2024 siang di aula Madelau ADT.
“Saya ingatkan kepada seluruh ASN yang dilantik untuk tidak terpengaruh isu politik yang berkembang saat ini, mutasi yang dilakukan saat ini telah melalui mekanisme berjenjang sesuai dengan aturan berlaku,” tegas Haji Mo.
Dikatakan Haji Mo, jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijaga dengan penuh dedikasi, integritas, dan tanggung jawab. Tentu, dalam menjalankan tugas juga harus senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
“Melayani masyarakat dengan sepenuh hati, serta terus berupaya mewujudkan Sumbawa yang lebih maju dan sejahtera menjadi tugas kita bersama,” ucapnya.
Dijelaskannya, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis untuk melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah.
“Dalam Permendagri tersebut, kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat dalam kurun waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri,” sebutnya.
Termasuk juga di PKPU nomor 2 tahun 2024, penetapan pasangan calon kepala daerah dijadwalkan pada tanggal 22 September. Oleh karena itu, larangan penggantian pejabat ini berlaku mulai tanggal 22 Maret 2024.
“Mutasi ini telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa proses ini telah melalui kajian yang cermat dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku,” terangnya.
Menurut bupati, perubahan dan penyegaran di dalam struktur organisasi pemerintahan adalah suatu hal yang wajar dan diperlukan untuk meningkatkan kinerja serta adaptasi terhadap dinamika yang ada.
“Saya berharap, pejabat yang baru saja dilantik dapat segera beradaptasi, memahami tugas dan tanggung jawab yang diemban, serta menunjukkan prestasi kerja yang optimal demi kemajuan Sumbawa yang kita cintai ini,” pungkasnya.
Adapun para pejabat yang dimutasi tersebut yakni, dr. Neita Ariyani yang sebelumnya menjabat Direktur RSUD Sumbawa digeser menjadi Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Sementara posisinya digantikan oleh dr. Mega Harta, yang sebelumnya menjabat Dokter Ahli Madya pada Upt. Puskesmas Lape.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Iyang Syaruddin, dpromosi menjadi Sekretaris dinas yang sama. Kemudian, Budi Santoso, Kabag Pemerintahan digeser menjadi Sekretaris BKPSDM Arief Hidayat.
Sementara Arief Hidayat dipercaya menjabat Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Pada Sekretariat DPRD. Arief mengantikan Budi Sastrawan yang kini menempati jabatan yang ditinggalkan Kabag Pemerintahan (Budi Santoso).
Selain itu, Deden Fitriyadi, selaku Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Sumbawa digantikan Syahruddin yang sebelumnya menjabat Camat Utan. Sementara camat Utan kini dijabat oleh Sahabuddin, yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (ils)
