KEPALA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd mengatakan setidaknya terdapat sekitar 20-25 ribu siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di NTB yang lulus sekolah per tahunnya.
Siswa SMK ini merupakan siswa yang dirancang agar bisa langsung bekerja setelah lulus sekolah. Hal ini berbeda dengan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang perlu melanjutkan jenjang pendidikan agar dapat tambahan bekal terkait dengan dunia kerja.
Dalam menyiapkan siswa maupun siswi SMK siap kerja, Aidy mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai program yang membantu mendorong kemampuan siswa/siswi untuk bisa bersaing di dunia kerja, yang mana program tersebut mengarah ke bidang usaha dan industri.
“Anak yang siap bekerja itu hanya ada di SMK, tamatan SMK biar bisa langsung bekerja itu dia disandingkan dengan dunia usaha dan dunia industri,” ujarnya kepada Ekbis NTB, Jumat, 16 Agustus 2024.
Adapun jenis-jenis program yang diberikan oleh Dinas Dikbud berupa Teaching Factory, Guru Tamu, SMK BLUD, dan Road Map atau peta jalan pembangunan SMK.
Teaching factory merupakan suatu program pembelajaran berbasis produksi atau jasa sesuai standar industri, suasana pembelajarannya pun diatur layaknya sedang berada dalam industri.
Guru tamu merupakan program pembelajaran yang mana guru atau instruksi merupakan seorang ahli dalam bidang Teknik Permesinan (TPm), Teknik Otomasi Industri (TOI) dan Teknik Kendaraan Ringan (TKR) yang mana intruksi tersebut berasal dari luar sekolah.
Selanjutnya, SMK BLUD merupakan proses belajar yang memberikan pelayanan baik berupa barang maupun jasa kepada masyarakat. Terakhir ada road map atau peta jalan pembangunan SMK yang meminta siswa memahami bagaimana cara membuat panduan atau rencana strategis untuk mencapai tujuan tertentu.
Terkait dengan tingginya jumlah pengangguran di NTB, menurut Aidy memang jumlah kelulusan atau jumlah masyarakat siap kerja tidak seimbang dengan daya tampung lapangan kerja. Menurutnya, yang menjadi permasalahan bukan jumlah lapangan kerja, tetapi daya tampung perusahaan atau pencari kerja itu sendiri.
Misalnya, dalam satu zona terdapat 10 toko membutuhkan 20 tenaga kerja, namun di zona tersebut ada 100 siswa yang lulus, sehingga hal ini menyebabkan ketidak seimbangan antara daya tampung dan jumlah kelulusan. “Lapangan kerja banyak, tapi daya tampung belum bisa memadai dengan jumlah tamatan,” pungkasnya. (era)
