Mataram (Suara NTB) – Sepanjang sembilan kilometer Pantai Ampenan rawan terjadi abrasi. Sejumlah lokasi seperti Bintaro, Mapak, dan Loang Baloq habis diterjang gelombang. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah pusat untuk dibangun pemecah gelombang.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram, Miftahurrahman menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi langsung disertai menyerahkan proposal ke Balai Wilayah Sungai sebagai perpanjangan tangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Proposal itu hanya memperkuat saja dari Pemkot Mataram yang menginginkan bantuan, tetapi BWS sudah memiliki rencana untuk pembangunan pemecah gelombang. “Sebenarnya sepanjang sembilan kilometer Pantai Ampenan jadi perhatian pemerintah pusat,” terangnya.
Rapat koordinasi terdapat beberapa opsi penanganan yang dirancang oleh Balai Wilayah Sungai I Nusa Tenggara. Misalnya, menggunakan model riprap, konstruksi sistem tripot, dan pilihan lainnya. Masalah teknologi ini kata Miftah, sepenuhnya diserahkan ke BWS, karena mengetahui kondisi anggaran. “Yang penting kita menerima manfaat dari program yang memang kita butuhkan,” ujarnya.
Pemerintah Kota Mataram berharap sepanjang sembilan kilometer menjadi perhatian pemerintah pusat, tetapi setelah dikurangi di beberapa tempat. Contohnya, pembangunan jetty di Lombok Peaker, Mapak, dan lain sebagainya. Peta kerawanan abrasi disebutkan Miftah, berada di Mapak bagian Selatan, Bintaro ke utara dan Loang Baloq.
Menurutnya, kawasan ini harus diperkuat dengan konstruksi penanganan gelombang. Secara teknis perubahan arah gelombang akan merembet ke titik yang lemah. Artinya, titik yang lemah ini jika tidak ditangani maka akan terdampak. Seperti di kawasan Bintaro, Loang Balo dan Mapak telah habis diterjang gelombang. “Gelombang itu akan mencari titik yang lemah,” sebutnya.
Miftah memahami, pemerintah pusat memiliki arah kebijakan membangun bendungan sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo. Pembangunan bendungan menyedot anggaran besar sampai tiga tahun, sehingga pengalokasian anggaran di Kementerian PUPR tidak bisa dialihkan untuk perencanaan pembangunan lainnya. Untuk pembangunan pemecah gelombang diperkirakan membutuhkan anggaran Rp45 miliar. “Pemerintah pusat sebenarnya sudah tahu sejak dulu diusulkan,” demikian kata dia. (cem)
