PEMPROV NTB melakukan antisipasi dampak kekeringan yang melanda wilayah Lombok dan Sumbawa. Terlebih saat ini sedang memasuki puncak musim kemarau. Terkait dengan hal tersebut, Sekda Provinsi NTB H. Lalu Gita Ariadi memimpin rapat antisipasi dampak kekeringan akhir pekan kemarin.
Rapat dihadiri oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Kesehatan, Biro Perekonomian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pertanian, BMKG, Dinas PUPR, dan Dinas Perkim.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si meminta Dinas PUPR untuk mengecek bendungan-bendungan yang ada untuk kemudian diterapkan water management guna memastikan air yang ada dapat digunakan secara efektif dan efesien.
“Cek sektor hulu dan hilir, bagaimana kesiapan kita menghadapi dampak kekeringan. Begitu juga harus ditelaah bagaimana dampak kekeringan terhadap pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan dan inflasi,” kata Lalu Gita Ariadi dalam kesempatan tersebut.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB Abdul Azis mengatakan, sebagai antisipasi kekeringan, pihaknya bersama dengan Bulog berupaya menjamin ketersediaan pangan. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tercatat sebanyak 107 ton, namun karena kondisi kekeringan berpotensi mengganggu ketahanan pangan, sehingga pemda kabupaten/kota juga diminta menyediakan CPP. Sedangkan CPP Bulog tercatat sebanyak 43.720 ton.
“Adapun kebutuhan pangan untuk NTB sekitar 500 – 600 ribu ton,” katanya.
Dinas Pertanian NTB melaporkan bahwa program pompanisasi berupa pemberian mesin pompa dari Kementerian Pertanian sudah mulai dimanfaatkan oleh petani di NTB. Sejauh ini mesin pompa telah tersalur sebanyak 1.817 unit dan sudah muali dipakai untuk mengairi sawah. Selain itu ada pula program irigasi perpipaan sebanyak 300 unit. Dimana kabupaten/kota sedang melakukan pemberkasan untuk program irigasi perpipaan.
Sementara itu BPBD NTB menyampaikan bahwa kekeringan telah terdampak di 9 kabupaten/kota, kecuali Kota Mataram. Kekeringan dilaporkan terjadi di 71 kecamatan, 272 desa/kelurahan dan 179.522 KK di NTB. BPBD Provinsi NTB telah mengeluarkan Status Siaga Kekeringan pada Juli 2024 lalu. Demikian juga kabupaten/kota di NTB telah mengeluarkan Status Siaga atau Tanggap Bencana Kekeringan dan Karhutla.
Asisten II Setda NTB Dr. H Fathul Gani dalam rapat tersebut meminta kepada BPBD agar berkoordinasi dengan Dinas Sosial, terutama untuk bantuan air bersih dan kebutuhan lainnya ke masyarakat yang terdampak kekeringan. Biro Ekonomi juga diminta untuk berkoordinasi dengan Bank NTB Syariah untuk tetap mengaktifkan bantuan air bersih terutama untuk Lombok Timur seperti Kecamatan Jerowaru dan sekitarnya.(ris)
