Tanjung (Suara NTB) – Bawaslu Kabupaten Lombok Utara (KLU) menekankan pentingnya pencegahan disinformasi pada Pilkada 2024. Pasalnya, pengawasan yang dilakukan Bawaslu, menunjukkan potensi penyebaran hoaks cenderung meningkat.
Koordinator Divisi Hukum, Pecegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Lombok Utara, Ria Sukandi, di sela-sela sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama Kepala Desa Se-Kabupaten Lombok Utara sekaligus Pengucapan dan penandatanganan Ikrar Netralitas Kepala Desa di Tanjung, Selasa, 17 September 2024 mengungkapan, seiring dengan banyaknya informasi yang beredar di platform media sosial, pencegahan berita-berita palsu yang bisa mempengaruhi opini publik dan merusak reputasi calon pemimpin daerah perlu dicegah.
Pihaknya mengajak, upaya mitigasi disinformasi agar dilakukan bersama. Tidak hanya Bawaslu, tetapi juga Pemdes, organisasi kepemudaan dan unsur lainnya. “Mitigasi ini dilakukan untuk meminimalisir potensi dugaan pelanggaran melalui media sosial atau saluran-saluran digital,” jelasnya
Menurutnya, di era digital saat ini oknum masyarakat pengguna Medsos makin mudah membuat penyebaran hoaks dan isu negatif. Seringkali hoaks dan isu negatif digunakan untuk meningkatkan elektabilitas calon maupun menurunkan suara lawan politik.
Kendati demikian, Andi menilai munculnya hoaks dan isu negatif dapat mempengaruhi kualitas dari penyelenggaraan Pilkada 2024. Dalam hal ini Diskominfo Kabupaten Lombok Utara perlu melakukan upaya pencegahan untuk menangkal tersebarnya dan berkembangnya hoax dan isu negatif dalam tahapan Pilkada Tahun 2024 dengan membangun sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak.
“Pencegahan dilakukan dari berbagai aspek, baik melalui media sosial, sosialisasi tatap muka, maupun kolaborasi dengan berbagai stakeholders dan memastikan informasi yang positif dan berdasarkan fakta perlu dilakukan untuk membentuk pemilih cerdas yang tidak mudah terprovokasi dengan banyaknya informasi yang negatif,” tegasnya
Ria Sukandi juga mengingatkan Teknologi Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Buatan yang saat ini sangat perlu diwaspadai. Sebab menurutnya, beberapa oknum memanfaatkan AI untuk memfitnah atau melakukan pelanggaran, yang membuat Bawaslu kesulitan mengidentifikasi dan memverifikasi kebenarannya.
“Karena kecanggihan teknologi, jika tidak diimbangi kecanggihan mengawasi pasti akan berbahaya. Mari kita jaga Pemilihan Kepala Daerah melalui kewarasan dalam bertindak dalam menyerap rasa, buka telinga lebar lebar, buka mata dengan tajam melihat, gunakan mulut dan jari untuk luwes menyampaikan informasi itu bentuk dari kesatuan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Andi melihat kelompok generasi Gen Z yang merupakan kelompok usia produktif dan aktif dalam penggunaan media sosial, menjadi sangat rentan terhadap informasi yang tidak akurat. Kebiasaan mereka dalam mengonsumsi berita melalui platform digital membuat mereka lebih mudah terpapar hoaks.
“Penelitian menunjukkan bahwa banyak orang yang mudah percaya pada hoaks karena kurangnya keterampilan literasi media serta kecenderungan untuk mempercayai informasi yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri,” katanya.
Bawaslu Lombok Utara mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga integritas Pilkada 27 November 2024 mendatang. Setiap individu berkewajiban menciptakan suasana pemilu yang damai dan bermartabat dengan melawan segala bentuk disinformasi dan berita hoaks.
“Dengan kesadaran kolektif, kita bisa memastikan bahwa suara rakyat akan terdengar jelas dan tidak tertutupi oleh isu-isu negatif yang merusak,” tandasnya. (ari)
