spot_img
Selasa, Desember 3, 2024
spot_img
BerandaHEADLINEBappeda NTB Ikuti Workshop Penyusunan Rencana Kerja Program Integrasi untuk Kurangi Kemiskinan

Bappeda NTB Ikuti Workshop Penyusunan Rencana Kerja Program Integrasi untuk Kurangi Kemiskinan

Mataram (Suara NTB)-Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., bersama Kepala Bidang Perekonoman dan SDA menghadiri Workshop Penyusunan Rencana Kerja Program Integrasi atau Inovasi Model Graduasi untuk Mengurangi Kemiskinan yang diadakan oleh BRAC Internasional. Kegiatan berlangsung di Hotel Aston Bogor, Jawa Barat Rabu, 18 September 2024.

BRAC Internasional adalah akronim dari Bangladesh Rural Advancement Commitee yang merupakan LSM dunia yang menawarkan pendekatan untuk mengatasi ketimpangan dan berbagai ketidakadilan sosial dengan memberdayakan potensi masyarakat melalui intervensi sosial-ekonomi skala besar.

Pemprov NTB sendiri telah menjalin kerja sama dengan BRAC Internasional yang ditandai dengan penandatanganan LoI bulan Januari 2024 kemarin. Kerja sama tersebut bertujuan untuk mencari solusi yang berkelanjutan dalam membantu kelompok masyarakat yang paling rentan demi menurunkan angka kemiskinan ekstrem sampai nol persen di Provinsi NTB.

Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi dalam keterangannya mengatakan, BRAC International dalam mendukung implementasi dan rencana ekspansi model Graduasi di Indonesia menginisiasi program INTEGRASI. Untuk memastikan implementasi program INTEGRASI selaras dengan rencana kerja strategis serta arahan pemerintah Indonesia baik di pusat maupun daerah, perlu disusun Rencana Kerja bersama pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Melalui pertemuan-pertemuan konsultatif yang intensif dengan pemerintah, baik di pusat maupun daerah, BRAC International di Indonesia telah mengidentifikasi peluang strategis dalam upaya mendukung pemerintah untuk mengembangkan, melaksanakan dan memperluas model Graduasi sebagai solusi inovatif reformasi perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan, yang mencakup beberapa hal.

Yang pertama yaitu advokasi kebijakan terkait model graduasi kepada pemangku kepentingan kunci di pusat dan daerah. Kemudian co-design (merancang bersama) model graduasi yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah (government-led Graduation model). Selanjutnya integrasi konsep dan prinsip-prinsip Graduasi ke dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran (RPJPN/D, RPJMN/D, RPKD, Nota Keuangan/APBN, APBD dan lain-lain.

Serta penguatan mekanisme kelembagaan lokal (seperti Puskesos) dan peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk mendorong konvergensi program dan kualitas pendampingan model Graduasi.

Menurutnya, peluang-peluang strategis ini saling terkait dan secara bertahap diharapkan dapat mendorong pelaksanaan model Graduasi pada skala luas. Pelaksanaan model Graduasi skala luas diharapkan berkontribusi secara signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia.
Untuk diketahui, persentase penduduk miskin di NTB pada Maret 2024 sebesar 12,91 persen, menurun 0,94 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,91 persen poin terhadap September 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 709 ribu orang, berkurang 42,220 orang terhadap Maret 2023 dan berkurang 35,680 orang terhadap September 2022.(ris)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES
- Advertisment -



VIDEO