Giri Menang (Suara NTB) – Warga meninggal di Lombok Barat (Lobar) diduga masih tercatat dibayarkan preminya oleh Pemkab Lobar melalui program UHC (Universal Health Coverage). Di mana tahun ini Pemkab menggelontorkan Rp40 miliar lebih untuk membiayai program layanan kesehatan gratis bagi warga tersebut.
Karena itu, hal ini menjadi konsen Pemkab untuk membenahi data sebagai basis pemberian program tersebut. Hal ini sejalan dengan temuan hasil Verifikasi dan Validasi (Verivali) data warga miskin ekstrem kategori Desil 1 yang masuk Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Berdasarkan hasil pendataan tersebut, ternyata pada Desil 1 hanya 50 persen yang dinyatakan layak menerima bantuan. Dan terdapat 5.000 KK yang tidak berhak menerima bantuan.
Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Bappeda Lobar, H. Akhmad Saikhu melalui Kabid Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan (Litbang Renbang) Bappeda Lobar, Deny Arif Nugroho, tak menampik bahwa hasil rapat dengan OPD masih ditemukan data yang perlu pembenahan. “Kemarin pada saat pertemuan UHC itu, banyak warga yang sudah meninggal mendapatkan (masih dibayar), disetorkan premi atau bantuan sosial, maupun bantuan-bantuan lainnya,” kata Deny, kemarin.
Data inilah yang harus diterbitkan dulu. Soal jumlah data tersebut, ia mengaku kurang tahu persis. Sebab data ini menyangkut upaya Pemkab menekan jumlah kemiskinan. Di mana tahun ini kemiskinan menurun lebih dari 1 persen dibandingkan tahun sebelumnya (2023). Dalam upaya penurunan kemiskinan ini juga termasuk bagaimana membenahi data-data penerima bantuan. Pihak Pemda sendiri telah melakukan verivali data warga miskin.
Sebelumya, Kadis Sosial Lobar, Lalu Martajaya mengatakan, bahwa pihaknya sudah menyelesaikan pendataan verivali data kemiskinan ekstrem dari data P3KE khusus Desil 1. Data jumlah warga miskin ekstrem mengacu P3KE 91.868, yang diverivali sebanyak 36 ribu KK lebih yang ada di Desil 1. Dari data Desil 1 P3KE yang diverivali tersebut, ditemukan setengahnya atau 50 persen layak menerima bantuan.
“Dari data P3KE Desil yang kami Verivali, 50 persennya layak, sedangkan sisanya masuk kategori lain,” terangnya. Terdapat tiga kategori hasil pendataan tersebut, yakni layak, layak dengan intervensi dan tidak layak. 50 persen layak mendapatkan bantuan ini, sesuai dengan kondisinya dari sisi pendapatannya mengacu kriteria pada P3KE tersebut. Sedangkan sisanya 45 persen, masuk kategori layak dengan intervensi. Sedangkan sisanya 5 ribu KK yang tidak layak. “Ada 5 ribu KK tidak layak terima bantuan,” kata dia.
Basis data yang dipergunakan tersebut merupakan P3KE, sehingga kalau ada program pemerintah bisa diusulkan warga yang layak tersebut. Untuk data P3KE sendiri menjadi acuan bagi pemerintah menyalurkan bantuan beras yang jumlah sasarannya 91.868 jiwa. Dari jumlah ini, ada 36 ribu jiwa masuk Desil 1 yang diverivali. “Tumben diverivali ini,” ujarnya.
Selain menerima bantuan beras ada juga warga miskin ekstrem ini masuk sebagai penerima bansos pemerintah. “Dari P3KE ini ada penerima terima Bansos tapi jumlahnya tidak besar,’’ ujarnya. Dikatakan, dari hasil Verivali ini saja ditemukan banyak warga tak layak mendapatkan bantuan di desil 1. Namun kali ini fokus ke Desil 1. Melalui Verivali ini diperoleh potret data P3KE yang bersumber dari BKKBN. (her)
