spot_img
Minggu, November 10, 2024
spot_img
BerandaNTBKOTA MATARAMPersoalan Rumah Dinas Harus Segera Diselesaikan

Persoalan Rumah Dinas Harus Segera Diselesaikan

Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong penyelesaian permasalahan rumah dinas oleh Pemerintah Kota Mataram. Aset ini telah lama tidak tertangani dengan baik, sehingga perlu peremajaan agar dapat dimanfaatkan oleh pegawai lainnya.

Analis Tindak Pidana Korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Abdul Jalil Marzuki menjelaskan, penyelesaian rumah dinas secara bertahap diselesaikan oleh Pemerintah Kota Mataram. Khusus penghuni yang lama menempati rumah dinas tersebut, tidak bisa serta merta dikeluarkan begitu saja melainkan perlu pendekatan secara persuasif dan humanis, agar penyelesaian aset bisa dikembalikan secara mulus ke pemerintah daerah. “Pemkot juga perlu pendekatan persuasif kepada penghuni yang akan meninggalkan rumah dinas itu,” kata Jalil.

Komisi Antirasuah memberikan masukan atau saran ke Pemkot Mataram, agar pegawai telah pensiun tetapi masih menempati rumah dinas dibiarkan saja. Akan tetapi, setelah meninggal dunia tidak boleh anak dan cucu mereka menempati kembali rumah dinas tersebut. “Anak cucu mereka tidak boleh tinggal di sana,” tegasnya.

Walaupun praktik di lapangan masih ditemukan rumah dinas dikuasai oleh anak atau cucu dari ASN tersebut. Jalil kembali menegaskan akan segera menindaklanjuti.

Penyelesaian aset rumdis terkesan jalan di tempat. Staf Korsupgah KPK mengaku, tidak memberikan target kepada Pemkot Mataram, melainkan mendorong penyelesaian dipercepat. “Kita tidak memberikan target tetapi harus segera diselesaikan,” tandasnya.

Selain rumah dinas, KPK juga memantau penyelesaian atau pengembalian kendaraan dinas diduga dikuasai pejabat maupun anggota legislatif. Pendampingan dilakukan berhasil dan beberapa kendaraan dinas telah dikembalikan. Upaya-upaya seperti ini akan terus dilakukan terhadap pengelolaan aset di pemerintah daerah. Jangan sampai kendaraan dinas masih banyak tetapi daerah cendrung membeli kendaraan baru untuk memenuhi kebutuhan pejabat. “Mana randis yang ada. Iya itu yang dipakai daripada harus membeli kendaraan yang baru,” demikian kata dia. (cem)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES
- Advertisment -


VIDEO