Mataram (Suara NTB) – Program pasangan Cagub-cawagub NTB nomor urut 3, Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) yang akan mengalokasikan dana hibah sebesar Rp300-500 juta per desa mendapatkan kritikan. Pasalnya program tersebut dinilai tidak realistis dengan melihat kemampuan fiskal daerah yang masih berat.
Kritikan tersebut disampaikan Ketua Partai UMMAT Provinsi NTB, Yuliadin yang menilai program tidak mendidik dan dianggap tidak rasional dengan kondisi fiskal daerah.“Inikan program cocokologi, tidak mendidik dan tidak realistis. Mestinya mereka melihat prioritas program yang ada di RPJMD. Kondisi APBD kita sekarang ini masih belum stabil,” ujar Yuliadin.
Ia mengaku setuju jika masyarakat Desa harus diberdayakan. Tetapi tidak dengan cara mengiming-imingi mereka dengan besaran anggaran yang menggiurkan yang hanya bertujuan meraup suara masyarakat desa pada akhirnya sulit untuk dilakukan atau diwujudkan akibat keterbatasan anggaran dan aspek teknis lainnya.
“Boleh-boleh saja kita menjual program ke masyarakat. Tapi harus yang realistis dan mendidik. Karena dana Desa itu sudah ada dialokasikan dari pemerintah pusat dan dari pemerintah kabupaten, bahkan dana Desa yang sudah berjalan saja masih banyak bermasalah pengelolaannya,” ungkap Yuliadin.
Menanggapi kritikan tersebut, juru Bicara pasangan Iqbal-Dinda, Adhar Hakim mengatakan bantuan hibah sebesar Rp300 sampai Rp500 juta untuk diberikan kepada desa/kelurahan ini tertuang dalam visi misi 10 program unggulan pasangan Iqbal-Dinda, yakni desa berdaya. “Apakah bantuan program itu mampu di anggarkan di APBD?. Jawabnya, bisa,” kata Adhar.
Bila melihat kemampuan fiskal daerah yang saat ini mencapai Rp6,1 triliun menurutnya pemberian dana hibah itu bisa diwujudkan oleh pasangan Iqbal-Dinda. “Kalau di hitung-hitung APBD NTB Rp6,1 triliun terus dana Rp500 juta dikalikan 1.140 desa/kelurahan total dananya Rp570 miliar. Artinya, angka itu masih bisa ditanggulangi dengan kapasitas APBD kita,” ujarnya.
Namun demikian lanjut Adhar Hakim, dalam pemberian dana hibah ini, pasangan Iqbal-Dinda tidak akan tergantung pada APBD semata, melainkan akan menarik dana-dana lain dari pemerintah pusat. Mengingat, Iqbal sendiri merupakan kader Gerindra dan linier programnya dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Pak Iqbal ini kader Gerindra. Ruang penyamaan persepsi pembangunan akan kami jelaskan dengan pemerintah pusat, sehingga ide dalam bentuk hibah dan program itu bukan sesuatu yang sulit dilakukan jika Iqbal-Dinda terpilih,” terang Adhar Hakim.
Selain itu menurutnya dalam konteks regulasi di Kemendagri, pemberian dana hibah ini justru memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam membuat konsep seperti itu, sehingga tidak ada persoalan. “Kita buat desain desk kemantapan provinsi dan kabupaten kota. Kami masuk dalam ruang pembiayaan lain dan itu bisa dan kami mendesainnya dalam ruang yang hati-hati. Dan ini juga tidak akan tumpang tindih dengan program Dana Desa atau Anggaran Dana Desa (ADD),” ucapnya.
Meski begitu mantan Ketua Ombudsman NTB dua periode ini, menyatakan alokasi anggaran hibah ini tidak diberikan sekaligus dalam satu tahun, melainkan disalurkan secara bertahap. “Jadi hibah anggaran ini tidak sekaligus, tapi bertahap,” pungkasnya. (ndi)
