Giri Menang (Suara NTB) – Bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) semakin meluas. Hingga saat ini terdapat 17 desa yang tersebar di enam kecamatan terdampak kekeringan. Pemerintah Kabupaten Lobar pun berupaya gerak melakukan upaya penanganan dengan mendistribusikan air bersih ke warga terdampak kekeringan. Air bersih yang sudah didistribusikan ke warga terdampak mencapai 1,5 juta liter.
Pemkab mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan unsur TNI, Polri, PT. Air Minum Giri Menang (AMGM) dan beberapa stakeholder terkait lainnya untuk membahas langkah penanganan kekeringan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lobar H. Sabidin menjelaskan wilayah kekeringan di wilayah Lombok Barat semakin bertambah dari 5 kecamatan menjadi 6 kecamatan.
“Kemudian dari 14 desa yang terdampak, kini sudah menjadi 17 desa dan dari 37 dusun menjadi 41 dusun terdampak kekeringan yang tersebar di Kabupaten Lombok Barat,” terang Sabidin, Selasa, 8 Oktober 2024.
Untuk pendistribusian air bersih, Sabidin menjelaskan bahwa semua mobil tangki yang jumlahnya 13 unit telah dikerahkan baik dari PT. AMGM, TNI, Polri Bank NTB Syariah, Pelindo dan dari pihak lain yang tidak tercatat.
 “Sampai bulan Oktober lebih dari 1,5 Juta liter yang sudah tersalurkan kami salurkan ke lokasi yang terdampak kekurangan pasokan air bersih,” jelasnya.
Pihaknya juga akan merencanakan kembali mendistribusikan pada bulan Oktober ini sebanyak 250 tangki dan menyalurkan tandon-tandon kepada masyarakat untuk penampungan air bersih.”Untuk jadwal pendistribusian bulan ini sudah ada tinggal kita turun melayani,” ujarnya.
Namun untuk kelancaran pendistribusian ke wilayah yang cukup jauh, pihak terkait meminta pemerintah daerah untuk mendukung dan membantu operasional agar dalam pendistribusian air kepada masyarakat tidak terkendala.
Sementara itu Penjabat Bupati Lobar H. Ilham, setelah mendengar penyampaian dan masukan dari beberapa camat, Kepala OPD dan dinas terkait, berharap agar semangat terus ditingkatkan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan.
“Karena masyarakat membutuhkan kita, maka kita tidak boleh lelah dan jenuh dan kita harus isi permintaan mereka, ” perintahnya.
Tidak hanya itu, aparatur pemerintah juga harus siap membantu serta mendukung apa yang dibutuhkan oleh BPBD dan instansi lainnya terkait operasional pada saat melaksanakan tugas mendistribusikan air kepada masyarakat. “Silakah buat kebutuhan dan rencana yang sesuai kemudian ajukan. Dalam DPA anggaran memang tidak ada namun nanti kita siapkan melalui jalan lain untuk mendukung itu,”kata Ilham.
Disebutkan, pengalaman dari tahun ke tahun kekeringan selalu menjadi kasus setiap tahunnya di Lombok Barat. Untuk itu ia meminta pihak BPBD membuat perencanaan yang rutin agar dapat terlaksana tahun depan. “Jangan ketika bencana kekeringan ada baru kita bereaksi. Tapi kita harus antisipasi sebelum bencana terjadi. Silakan buat perencanaan untuk tahun depan,”pungkasnya. (her)
