Giri Menang (Suara NTB)- Adanya desakan DPRD Lombok Barat untuk melakukan efisiensi belanja pegawai, lantaran dinilai boros pada angka 41 persen direspon oleh pihak
Pemerintah Kabupaten Lobar. Pemkab mulai melakukan pengkajian terhadap rencana marger atau penggabungan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lobar.
Penjabat (Pj) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Ilham mengatakan bahwa soal usulan perubahan pembentukan dan susunan perangkat daerah latar belakang oleh perkembangan peraturan perundang-undangan terkait kelembagaan dan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada masing-masing perangkat daerah Sehingga dalam rangka wujudkan keuangan yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.
“Kami mengusulkan perubahan Perda Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Lombok Barat,”katanya Rabu 9 oktober 2024 Selain itu, alasan lain dilakukan merger OPD, untuk melakukan penyesuaian OPD terhadap kementerian yang akan dibentuk oleh Presiden yang dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan pelantikan,” Kita juga perlu penyesuaian dengan kementerian yang akan dibentuk nanti, “ujarnya.
Untuk itu sambil menunggu dibentuk kementerian yang baru, saat ini rencana marger OPD sudah mulai dilakukan pengkajian, berapa OPD yang akan dilebur, sesuai dengan hasil kajian yang sudah dilakukan,” Saat ini sudah mulai kita kaji, sambil menunggu pembentukan kementerian,”katanya.
Hal ini disampaikan Pj Bupati menanggapi masukan dari DPRD Lobar. Seperti ditegaskan, Anggota DPRD Lobar Munawir Haris yang mendorong langkah Pemda melakukan merger OPD. Karena rasio belanja pegawai di Lombok Barat hampir 44 persen dari total APBD, padahal sesuai aturan rasio belanja itu berada pada angkat 30 persen dari total APBD, “kita jangan bangga, karena tidak ada korelasinya antara jumlah OPD dengan DAU yang akan diterima oleh daerah,”ujarnya.
Maka merger OPD ini menjadi salah satu solusi untuk efesiensi anggaran, sebab kinerja OPD di Lombok Barat ini juga masih rendah, dari delapan OPD penghasil OPD di Lombok Barat realisasi masih rendah masih berada dibawah 50 persen,” Ini sangat rendah kinerja OPD penghasil PAD ini,”katanya.
Karena dengan sisa waktu tinggal 2 bulan lagi maka PJ Bupati harus memberikan penekanan kepada semua OPD penghasil PAD agar mereka bisa lebih maksimal lagi dalam bekerja sehingga capai PAD mencapai target.” OPD harus di genjot, maka merger OPD adalah salah satu solusi,”katanya.
Dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan secara pribadi ungkap Munawir, dari merger OPD ini hampir sekitar Rp 500 miliar efesiensi anggaran yang bisa dilakukan oleh Lombok Barat,” Kalau merger dilakukan, daerah bisa efesiensi anggaran mencapai Rp 500 miliar,”tegas politisi PAN ini.(Her)
