Mataram (Suara NTB) – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyampaikan sejumlah rekomendasi bagi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. FSGI mendorong penguatan kompetensi guru tingkat dasar sebagai prioritas utama yang harus dilakukan untuk kepemimpinan ke depan, melalui beragam pelatihan yang dibutuhkan guru.
Wakil Sekjen FSGI yang juga Ketua FSGI NTB, Mansur pada Senin, 21 Oktober 2024 mengatakan, kualitas guru masih rendah dalam upaya menumbuhkan keterampilan berpikir peserta didik di masa depan. Hal ini terlihat dalam skor PISA untuk Indonesia pada tahun 2022 yang bahkan mengalami penurunan dari skor sebelumnya.
Skor siswa Indonesia untuk matematika rata rata 366 poin, sementara skor OECD 472 poin. Dalam membaca rata rata skor Indonesia 359 poin, rata rata OECD 476 poin. Untuk Scins skor rata rata 383 poin, OECD rata-rata 485 poin.
”Dengan rata-rata skor siswa Indonesia itu, maka terlihat kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih rendah. Tentunya kemampuan ini akan menjadi hambatan dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju seperti yang sering didengung-dengungkan,” ujarnya.
Pemerintahan baru mempunyai pekerjaan yang cukup berat dalam menumbuhkan keterampilan berpikir peserta didik Indonesia. Pemerintah memberikan pelatihan kepada para guru dalam pembelaran berbasis literasi dan numerasi. Para Kepala Satuan Pendidikan perlunya menganggarkan untuk pelatihannya, melengkapi sarananya serta perlunya membangun kesadaran para gurunya dalam membimbing pembelajaran berbasis literasi dan numerasi.
FSGI juga menyarankan, para penilik sekolah, pengawas serta Dinas Pendidikan senantiasa melakukan pemantauan secara kontinu untuk memastikan pembelajaran berbasis literasi dan numerasi mampu menumbuhkan keterampilan berpikir siswa serta mekakukan evaluasi.
Selain itu, FSGI mendorong Menteri Pendidikan yang baru dapat menghapus terminologi penggerak dan melakukan langkah-langkah yang adil dan bijaksana. Langkah-langkah itu seperti pemerataan peluang pengembangan karier dengan menciptakan sistem yang memberikan kesempatan pengembangan karier yang sama bagi semua guru. ”Tanpa memandang status sebagai Guru Penggerak atau guru biasa,” saran Mansur.
Kementerian juga perlu memberikan penghargaan yang adil dengan memberikan penghargaan dan insentif yang adil berdasarkan prestasi dan dedikasi, bukan hanya pada status atau gelar serta memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi, dengan menyediakan pelatihan dan program pengembangan kompetensi yang dapat diakses oleh semua guru untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan mereka.
Di samping itu, mansur menyebutkan, FSGI mengapresiasi program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang digagas oleh pemerintah. Peningkatan kesejahteraan dan masa depan para guru sangat menggembirakan. Program ini perlu dilanjutkan untuk pemerintah ke depannya.
”Namun perlu ada fungsi pengawasan di daerah melalui lembaga independen tentang perekrutan PPPK sampai pada penyebaran kebutuhan guru-guru PPPK di setiap sekolah,” saran Mansur.
Adanya penumpukan guru-guru PPPK berimbas pada pemberian jam mengajar di sekolah yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Proses perpindahan guru PPPK yang seharusnya memenuhi formasi yang ada, tetapi fakta di lapangan banyak guru-guru PPPK yang meminta perpindahan ke sekolah yang diinginkannya berdasarkan pertimbangan tempat domisili yang jauh.
FSGI juga mendorong pemerintahan pusat dan pemerintah daerah yang baru untuk bersinergi melanjutkan program Merdeka Belajar episode 25, yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, mengingat angka kekerasan yang tinggi di satuan pendidikan yang sudah memasuki darurat kekerasan.
”Selama ini Kemendikbudristek sudah berupaya secara sistematis dan terstruktur dalam membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Justru sebagian hambatannya malah berada di pemerintah daerah,” pungkas Mansur. (ron)
