Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram telah mengajukan surat ke pemerintah pusat untuk mutasi pejabat. Mutasi diprioritaskan untuk mengisi jabatan kosong.
Jabatan eselon II kosong adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretaris DPRD, Kepala Badan Keuangan Daerah, dan Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram dan Staf Ahli Setda Kota Mataram. Khusus jabatan strategis di eselon III yang belum terisi adalah Camat Sekarbela.
Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan,juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menyampaikan, surat pengisian jabatan atau mutasi pejabat telah dikirim ke Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Selanjutnya, masih menunggu persetujuan apakah diizinkan menggelar mutasi atau sebaliknya. “Pekan kemarin, kita sudah ajukan izin ke mutasi melalui pemprov,” terang Alwan.
Jabatan yang akan diisi sesuai permintaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebelum resmi dibubarkan. Pasalnya, seluruh proses yang diminta mulai dari uji kompetensi, pendidikan dan pelatihan, serta mekanisme pengisian melalui uji kelayakan khusus Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dipenuhi. Alwan mengakui, rekomendasi dari Kemendagri maupun rekomendasi pejabat untuk mengisi jabatan Sekwan telah dikantongi.
Namun demikian, pihaknya tetap harus menunggu rekomendasi atau izin dari pemerintah pusat. “Persyaratan administrasi sudah dipenuhi tinggal menunggu apakah dilantik Pjs atau menunggu Pak Walikota definitive menjabat lagi,” ujarnya.
Alwan memastikan kekosongan jabatan dengan menunjuk pelaksana tugas (Plt) tidak mengganggu pelayanan di organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Pihaknya langsung melihat dan mengecek secara langsung pelayanan administrasi, cek lapangan maupun kedisiplinan pegawai tidak terganggu. Pimpinan OPD maupun pejabat lainnya diminta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat meskipun terjadi kekosongan jabatan pimpinan OPD. “Saya selalu cek di lapangan bahwa pelayanan tetap berjalan kok,” demikian kata Alwan. (cem)
