Sumbawa Besar (Suara NTB) – Wakil Ketua III DPRD Zulfikar Demitry, bersama pimpinan dan anggota komisi IV, melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) terkait pelayanan di RSUD Sumbawa yang kerap dikeluhkan masyarakat.
“Sidak kami lakukan bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Sumbawa karena sudah banyak informasi dan keluhan yang kami terima dari masyarakat, ” kata Fikar akrabnya disapa kepada wartawan, Rabu, 13 November 2024.
Selain sektor pelayanan, pihaknya jugs mengevaluasi implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diberikan petugas kesehatan kepada pasien. Termasuk juga mendalami keluhan masyarakat terkait kualitas layanan yang diterima oleh pasien di rumah sakit plat merah tersebut.
“Yang paling terlihat keluhan masyarakat terkait masalah antrean dan pelayanan,” ucapnya.
Fikar melanjutkan, fakta di lapangan difemukan adanya antrean pasien sangat panjang, bahkan ada yang harus menunggu hingga tiga jam. Hal ini disebabkan oleh adanya keterlambatan dokter dan belum optimalnya sistem antrean.
“Kami mengusulkan agar RSUD ini segera mengimplementasikan sistem elektronik yang dapat mengatasi lonjakan jumlah pasien,” ucapnya.
Ia menambahkan, selain ada juga sarana penunjang yang belum memadai yang disiapkan management RSUD. “Di Poli Saraf, misalnya, terdapat lorong yang sempit dan banyak orang mengantre di sana, mengganggu kenyamanan pasien lain yang sedang berobat. Kita harus memanusiakan manusia dengan memperbaiki fasilitas dan sistem antrean,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV, Muhammad Takdir, mengatakan meskipun sebagian masyarakat merasa puas dengan pelayanan kesehatan, namun tidak sedikit juga yang kecewa. Terutama terkait dengan keterlambatan dokter yang menyebabkan antrean panjang di loket.
“Kami menginginkan adanya keteruraian antrean yang panjang dan memastikan semua aspek pelayanan dapat berjalan lancar. Selain itu, masalah biaya ambulance juga harus diselesaikan, agar masyarakat tidak terbebani,” ujarnya.
H. Jabir, Wakil Ketua Komisi IV, juga mengungkapkan bahwa informasi dari masyarakat terkait pelayanan RSUD Sumbawa masih belum optimal. Ia menyoroti kondisi fisik RSUD, seperti lorong sempit di Poli Saraf yang mengganggu mobilitas pasien, serta kebocoran yang terjadi di beberapa bagian bangunan.
“Pelayanan kesehatan sudah luar biasa, tetapi perlu perbaikan fisik, terutama di bagian-bagian yang sudah mulai rusak,” ujarnya.
Sementara itu, Sukiman K., Sekretaris Komisi IV, menyarankan agar pengelolaan parkir tidak melibatkan pihak ketiga yang bisa berpotensi tumpang tindih dengan kewenangan Dinas Perhubungan. Ia juga menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan parkir agar tidak mengganggu lalu lintas di sekitar rumah sakit.
“Parkir di bahu jalan sangat berbahaya. Kami akan bahas lebih lanjut agar pengelolaan parkir bisa lebih baik dan tidak mengganggu kenyamanan pasien dan pengunjung,” ujarnya.
Berdasarkan hasil sidak tersebut, Komisi IV berencana mengadakan rapat kerja dengan pihak RSUD Sumbawa, termasuk manajemen dan dokter spesialis. Selain itu, rencana rapat lintas komisi antara Komisi III dan IV juga akan digelar untuk membahas kelanjutan pembangunan RSUD Sumbawa. (ils)
