Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram telah mengumumkan pelamar yang berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang penerimaan calon pegawai negeri sipil pengadaan tahun 2024. Pelaksanaan SKB menunggu penetapan dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono menjelaskan, Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar telah mengundang kabupaten/kota dan provinsi untuk mengikuti rapat koordinasi tentang penerimaan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Rapat kerja tersebut menyangkut kesiapan teknis dan lain sebagainya. Sementara, penetapan jadwal masih menunggu dari panitia seleksi nasional (Panselnas). “Iya, tinggal menunggu jadwal saja,” terangnya.
Yoyok sapaan akrabnya menyebutkan, nilai tertinggi seleksi kompetensi dasar CPNS Kota Mataram yakni 473 diperoleh pelamar dokter umum. Sementara, nilai terendah SKD 137. Pelamar yang mengikuti SKD berjumlah 1.738 orang dari 1.824 pelamar. “Nilai tertinggi SKD tertinggi 473,” sebutnya.
Di satu sisi, Pemerintah Kota Mataram mengalami krisis dokter spesialis. Pasalnya, dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit milik pemerintah tidak semua ingin terikat.
Oleh karena itu, formasi dokter spesialis pada penerimaan CPNS tahun ini, tidak terisi adalah dokter spesialis dermatologi dan fenerologi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram.
Ia memahami bahwa dokter spesialis lebih memilih sebagai tenaga kontrak karena gajinya lebih tinggi dibandingkan menjadi aparatur sipil negara. Selain itu, mereka juga bisa bekerja lebih dari satu rumah sakit serta tidak terikat. “Kalau sebagai PNS gajinya sudah diatur sesuai golongannya,” jelasnya.
Krisis dokter spesialis harus dicarikan solusi, meskipun kebijakan pengangkatan CPNS berada di pemerintah pusat tetapi perlu diberikan gaji lebih dari standar agar meningkatkan peminat.
Ia mengakui, dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram sangat memadai, karena rumah sakit plat merah itu sebagai badan layanan umum daerah memiliki kewenangan mengatur anggaran, termasuk membayar tinggi dokter spesialis yang mereka butuhkan. “Karena BLUD mereka berani bayar mahal,” ujarnya.
Di ketahui dari 93 formasi yang dibutuhkan terdapat dua formasi tidak terisi atau nihil pelamar. Yaitu, formasi dokter spesialis dermatologi dan fenerologi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram dan penata kelola layanan kesehatan untuk kuota disabilitas. (cem)
